Maritime Surveillience System

Share it


Konsep Perikanan Terpadu dengan Pendekatan Cluster

Share it


Mafia Perikanan

Share it

Salah satu faktor penyebab sulitnya memberantas illegal fishing adalah kuatnya jaringan mafia, disamping memang kemampuan atau kapasitas lembaga penegak hukum seperti Ditjen PSDKP masih terbatas dan jauh dari kebutuhan ideal. Jaringan mafia tersebut memiliki akar kuat di sumbernya yaitu di negara-negara asal kapal illegal dan di Indonesia dan sudah  masuk ke institusi penegak hukum baik langsung maupun tidak langsung. Mafia Perikanan selalu ada sejak dahulu sampai sekarang, karena ikan merupakan salah satu komoditas sangat strategis lintas negara yang melibatkan investasi tinggi dan teknologi. Di satu sisi kondisi perikanan dunia stocknya makin menurun dan disisi lain kebutuhan konsumsi ikan  dunia makin meningkat sebagai akibat dari perubahan preferensi masyarakat dari daging ke ikan dan meningkatnya jumlah penduduk. Jadi ada kesenjangan antara supply dan demand, yaitu demand jauh lebih besar dari supply. Dengan kondisi tersebut tentu saja mendorong makin tingginya illegal fishing dan merajalelanya mafia perikanan. Salah satu penyebab utamanya adalah masih adanya insentif ekonomi yang tinggi jika dilakukan dengan cara illegal. Sebagai gambaran harga ikan di pasaran Indonesia untuk jenis ikan tertentu Rp 20,000 per Kg, di negara-negara seperti Thailan, Korsel, Taiwan, RRT harganya bisa mencapai 2 sampai 3 kali lipat. Artinya selisih harga tersebut dapat menutupi biaya operasional jika dilakukan dengan cara illegal.  Fishing ground di negara-negara lain sudah mulai habis, sementara di Indonesia masih menjanjikan, merupakan daya tarik untuk melakukan illegal fishing di Indonesia.

Continue reading »

Implikasi Moratorium Kapal Ikan Eks Asing

Share it

Keputusan Menteri Susi tentang moratorium kapal ikan eks asing menimbulkan pro dan kontra di kalangan pelaku usaha perikanan, dan bahkan di jajaran internal kaget dengan kebijakan yang drastis tanpa ada persiapan matang kemana arah kebijakan ke depannya. Terlepas dari pro dan kontra serta benar tidaknya moratorium, tentu harus dilihat dari beberapa parameter normatif kebijakan tersebut dilihat dari manfaat dan mudaratnya. Apapun kebijakan pemerintah dalam mengatur usaha perikanan tentu tidak dapat memuaskan semua pihak. Paling tidak tujuan utama pengelolaan perikanan ada dua hal mendasar yaitu kelestarian sumber daya ikan agar dapat dinikmati oleh generasi kini dan mendatang dan mendatangkan kesejahteraan rakyat, terutama nelayan Indonesia dapat hidup sejahtera dari hasil penangkapan ikan di laut.

Continue reading »

Transhipment Ikan

Share it

Ditetapkannya Peraturan Menteri Kelautan nomor 57 tahun 2014 tentang larangan  transhipment ikan di laut menimbulkan dampak  positif maupun negatif.

“Transshipment or transhipment is the shipment of goods or containers to an intermediate destination, then to yet another destination” dalam terjemahan bebas, trasnshipment adalah pemindahan barang ke tujuan antara kemudian ke tujuan lain (Wikipedia).

Continue reading »

Switch to our mobile site