Share it

Keputusan Menteri Susi tentang moratorium kapal ikan eks asing menimbulkan pro dan kontra di kalangan pelaku usaha perikanan, dan bahkan di jajaran internal kaget dengan kebijakan yang drastis tanpa ada persiapan matang kemana arah kebijakan ke depannya. Terlepas dari pro dan kontra serta benar tidaknya moratorium, tentu harus dilihat dari beberapa parameter normatif kebijakan tersebut dilihat dari manfaat dan mudaratnya. Apapun kebijakan pemerintah dalam mengatur usaha perikanan tentu tidak dapat memuaskan semua pihak. Paling tidak tujuan utama pengelolaan perikanan ada dua hal mendasar yaitu kelestarian sumber daya ikan agar dapat dinikmati oleh generasi kini dan mendatang dan mendatangkan kesejahteraan rakyat, terutama nelayan Indonesia dapat hidup sejahtera dari hasil penangkapan ikan di laut.

Pertama, apakah moratorium dapat mengendalikan terjadinya tangkap lebih (over fishing)?, jawabannya ya, karena dengan moratorium atau penghentian penangkapan akan terjadi pemulihan stok ikan akibat dari penghentian penangkapan dalam waktu tertentu sehingga secara alami rantai biota ikan akan pulih. Persoalan yang timbul adalah apakah ada jaminan bagi kapal yang dilarang menangkap dalam masa moratorium akan patuh tidak melaut melakukan penangkapan?, jawabannya tergantung dari kemampuan pengawasan di laut dan kecanggihan operator VMS (vessel monitoring system) dalam membaca hasil tracking.

Kedua, bagaimana dampak dari moratorium terhadap ABK Indonesia yang bekerja di atas kapal?, berarti akan terjadi pemutusan hubungan kerja karena kapal tidak beroperasi, apakah KKP sudah mengantisipasi dampak dari pengangguran ABK dari kapal-kapal yang tidak beroperasi?. Jika saja dari 1200 kapal eks asing jumlah ABK per kapal rata-rata 15 orang dan jumlah kapal yang tidak beroperasi sebanyak 50% berarti 600 kapal maka akan terjadi PHK  sebanyak 9000 ABK dan belum lagi pekerja lain seperti staf dan karyawan pabrik pengolahan dalam jumlah cukup besar. Demo yang terjadi di Bitung oleh para pekerja pabrik pengolahan ikan dimana pabrik berhenti beroperasi karena bahan baku tidak ada pasokan akibat moratorium sehingga kapal eks asing berhenti operasi, menunjukkan secara nyata dampak langsung moratorium. Jika dampak pengangguran ini tidak diatasi atau tidak ada solusi berarti kebijakan moratorium merupakan kesalahan. Harus ada upaya agar tidak terjadi pengangguran, misalnya disiapkan alternatif dipekerjakan di kapal-kapal lain dan kegiatan budidaya.

Ketiga, dari sisi produksi ikan nasional  perikanan tangkap di laut, moratorium secara logika akan menurunkan produktivitas, namun karena sebagian besar ikan langsung dibawa ke luar negeri  dampaknya akan menurunkan ekspor ikan utuh. Sebaliknya dengan berhentinya kapal eks asing maka produktivitas kapal nelayan asli Indonesia akan meningkat dan berarti ikan di pasar dalam negeri akan meningkat jumlahnya dan bisa jadi pabrik pengolahan ikan akan mudah mencari bahan baku. Dari aspek ini moratorium akan memberikan dampak sangat prositif dilihat dari produksi ikan nasional untuk keperluan konsumsi dalam negeri maupun untuk pengolahan.

Keempat, dalam perspektif persaingan global, saat ini posisi Indonesia merupakan produsen ikan nomor 4 terbesar dunia yang didominasi dari perikanan tangkap di laut. Sayangnya justru dalam hal ekspor ikan olahan yang memberikan devisa dan nilai tambah, Indonesia kalah jauh dibandingkan Thailand da Philippine. Bayangkan, Thailand merupakan negara produsen ikan kalengan terbesar dunia dengan pasar ekspor ke Amerika, Eropa, Afrika, bahan baku ikannya sebagian besar ditangkap di perairan Indonesia baik legal maupun illegal. Tidak heran jika setiap ada operasi kapal patroli ke laut, selalu banyak kapal Thailand ditangkap melakukan illegal fishing. Sementara Philippine merupakan produsen Tuna olahan terbesar dunia dimana ikan Tuna besar dan kecil 70% ditangkap dari perairan Indonesia baik legal maupun illegal. Jadi jika saja moratorium kapal eks asing ini diberlakukan permanen dan pemberantasan kapal illegal dilakukan secara efektif maka akan sangat meningkatkan daya saing produksi ikan Indonesia secara global. Dengan danya moratorium, industri pengolahan ikan yang selama ini sulit bahan baku akan bergairah lagi dan meningkatkan devisa ekspor dan nilai tambah.

Moratorium kapal eks asing ukuran 100 GT ke atas merupakan salah satu instrumen pengendalian dan pengelolaan perikanan tangkap, namun masih ada instrumen lain yang lebih penting dan harus dilakukan bersamaan dan bahkan seharusnya ditetapkan sebelum ada keputusan moratorium, antara lain: penetapan JTB (jumlah tangkapan yang diperbolehkan) terutama berapa jumlah izin yang dikeluarkan berdasarkan perhitungan stok ikan tiap tahun; pengendalian ijin penangkapan dengan sistem pembatasan kuota penangkapan dan penetapan pungutan berdasarkan produksi (production sharing) bukan lagi pungutan bayar di depan berdasarkan produktivitas; sistem pengawasan yang efektif dengan mereformasi kelembagaan dan integrasi kapal patroli, microwave radar dan satelit. Indonesia menganut rezim perizinan yang disebut input control yaitu mengatur jumlah kapal, gross tonage, jenis alat tangkap, sistem ini terbukti gagal menjadikan sektor perikanan sebagai usaha yang mensejahterakan nelayan dan menghasilkan nilai ekonomi tinggi, karena terjadi race for fish di laut dan sulitnya mengendalikan pelanggaran mulai dari alat tangkap, fishing ground dll. Sementara itu negara yang perikanannya maju dan dapat dijadikan contoh keberhasilan seperti Australia, Islandia dan Norwegia semuanya menerapkan rezim perizinan yang disebut output control, antara lain sistem kuota yaitu dibatasi jumlah ikan yang ditangkap tiap izin dalam satu tahun. Sistem kuota ini bahkan dikembangkan secara ekonomis menjadi ITQ (individual transferable quota) yang dapat diperjual belikan oleh pengusaha satu ke yang lain dan izin perikanan itu memiliki nilai ekonomis seperti saham. Baik pendekatan input control maupun output control didasari oleh pemikiran perikanan dengan teori yang dianut sejak lama adalah Bioeconomy dengan teori yang dikenal oleh penemunya yaitu Gordon-Schaefer. Teori ini pada dasarnya mengatur penangkapan ikan berdasarkan kepada dua manfaat atau tujuan sekaligus yaitu menjaga kelestarian ikan secara biologis dan mendapatkan manfaat ekonomi secara optimal. Implikasi teori ini menghasilkan suatu acuan bahwa penangkapan yang paling optimal secara biologi ikan dan ekonomis tidak melebihi titik optimum yang disebut MEY (Maximum Economic Yield) atau 80% dari MSY (Maximum Sustainable Yield). Teori dan praktek perikanan berkembang sehingga pendekatan sekarang seharusnya sudah mengacu kepada tiga tujuan atau manfaat yaitu kelestarian sumber daya ikan (parameter biologi); manfaat ekonomi maksimal (parameter ekonomi) dan manfaat sosial (parameter sosial seperti penyerapan tenaga kerja). Pendekatan baru yang disebut sebagai biososioeconomic tersebut sangat cocok diterapkan di Indonesia dalam kondisi saat ini sebagai jawaban kegamangan kearah mana pengelolaan perikanan ke depan setelah dimulainya kebijakan moratorium. Pada intinya gebrakan Menteri Susi dengan moratorium perlu diapresiasi namun tidak cukup karena diperlukan kebijakan mendasar kemana arah pengelolaan perikanan tangkap? Jawabannya:  terapkan sistem kuota dengan model production sharing.