Share it

Kondisi perikanan Indonesia saat ini berada di persimpangan jalan dengan ketidak jelasan mau ke mana arahnya?. Beberapa kondisi obyektif secara umum dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Pertama, perikanan tangkap sudah tejadi tangkap lebih (overfishing) diakibatkan oleh tingginya illegal fishing dan jumlah kapal berizin tidak terkontrol dengan baik. Sementara itu perikanan budidaya belum mampu mendongkrak produksi secara significant akibat berbagai hal  antara lain mahalnya harga pakan, sulitnya indukan dan benih ikan, jumlah hatchery sangat terbatas dan maraknya berbagai penyakit ikan atau virus yang belum mampu diatasi. Dengan kondisi seperti itu akan sulit apabila industri perikanan akan digenjot, karena bahan baku ikan yang berasal dari penangkapan di laut maupun budidaya tidak bisa ditingkatkan secara significant.

Kedua, industri pengeolahan ikan rata-rata hanya mampu memproduksi ikan tidak lebih dari 40% dari kapasitas terpasang akibat sulitnya bahan baku. Disamping itu faktor ekonomi yang membuat makin  sulitnya industri pengolahan adalah: kurangnya insentif ekonomi seperti pajak maupun suku bunga kredit, mahalnya biaya transportasi baik lewat laut maupun udara.

Ketiga, kebijakan tentang tata niaga ikan tidak jelas, terutama pengaturan impor-ekspor jenis ikan tertentu. Pada dasarnya komoditas ikan sulit dibatasi ekspor-impornya karena secara alami akan terjadi pertukaran komoditi ikan antar negara sesuai dengan kebutuhan konsumen. Misalnya ikan Kembung banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia karena harganya murah dan dahulunya banyak ditangkap di perairan Indonesia, namun saat ini impor dari negara lain seperti Pakistan karena di negara tersebut tidak dikonsumsi. Demikian pula ikan untuk pemindangan jenis ikan Salem atau Mackerel, impor dari RRT karena di RRT tidak terlalu laku dan di Indonesia banyak digemari, sementara RRT banyak mengimpor ikan yang di Indonesia tidak digemari seperti Gulamah. Yang diperlukan adalah kebijakan tarif Bea Masuk dan Bea Kelauar untuk jenis ikan tertentu yang nilainya berbeda beda dengan tujuan untuk melindungi nelayan dan pembudidaya.

Keempat, dalam pengaturan tarif, saat ini justru terjadi kebijakan yang tidak berpihak kepada pelaku industri pengolahan ikan dalam negeri.  Misalnya, semua ikan hasil tangkapan di perairan Indonesia yang diekspor ke luar negeri dalam keadaan utuh (whole fish) belum diolah, tidak dikenakan bea keluar, pengisian formulir ekspor hanya formalitas. Demikian pula semua impor ikan utuh dari luar negeri juga tidak dikenakan bea masuk. Di negera pengimpor ikan seperti RRT dan Tahailand, berlaku ketentuan tarif bea masuk nol  bagi ikan yang diangkut dari luar dengan menggunakan kapal bendera negaranya dan dikenakan tarif bea masuk jika diangkut dengan kapal berbendera asing. Artinya kapal berbendera Indonesia tidak bisa langsung ekspor ke negara tersebut karena secara ekonomis tidak kompetitif, harus menggunakan bendera negara tersebut meskipun ikannya dari Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan masih tingginya illegal fishing dengan menggunakan kapal berbendera ganda (double flagging). Dengan kapal yang sama waktu berada di Indonesia mendapatkan izin penangkapan dan pengangkutan, kemudian waktu masuk ke negara tersebut membawa ikan bendera kapal berganti. Artinya kapal tersebut memiliki izin di dua negara yang melanggar pertundangan nasional maupun internasional.

Apabila memang Pemerintah berniat membangkitkan industrialisasi perikanan agar nilai devisa dan PDB sektor perikanan meningkat, maka perlu pembenahan di tingkat hulu (perikanan tangkap dan budidaya) atau industri primer, di  tingkat pengolahan (sekunder) dan di tingkat pemasaran (tersier) termasuk tata niaga ekspor impornya.

Di tingkat hulu,  perlu digenjot produksi perikanan budidaya agar bahan baku inudstri pengolahan dapat dipasok dari ikan budidaya, tidak hanya dari penangkapan di laut saja. Sedangkan perikanan tangkap harus melakukan perombakan kebijakan sistem penangkapan yang semula berbasis perizinan dengan pengendalian input (input control) menjadi sistem kuota atau pengendalian hasil tangkapan (output control), mengingat sistem konvensional tersebut membuktikan tidak membuahkan hasil optimal dan justru makin memperpuruk kondisi usaha  perikanan tangkap. Untuk menambah produksi perikanan tangkap hanya dapat dilakukan dengan menghentikan illegal fishing dan bukan dengan menambah izin penangkapan. Jumlah izin beberapa jenis alat tangkap harus dikurangi, terutama yang sudah menunjukkan gejala tangkap lebih (overfishing) seperti Pukat Ikan; Purseine; Tuna Longline.

Di hilir pasca panen, terutama pengolahan atau industri perlu adanya insentif agar ikan hasil tangkapan atau budidaya tidak langsung di ekspor tetapi dijual kepada pabrik pengolahan, terutama untuk jenis ikan yang memang nilai ekspornya dalam keadaan utuh relatif rendah. Hal ini sebenarnya sudah diatur dengan Peraturan Menteri bahwa bagi perusahaan yang memiliki SIPI (surat izin penangkapan ikan) dalam jumlah tertentu (total kapal 200 GT) diwajibkan memiliki unit pengolah ikan (UPI) atau kerjasama dengan pemilik UPI. Untuk jenis ikan yang boleh dan tidak boleh diekspor atau impor juga sudah diatur dengan peraturan  Dirjen P2HP dengan sistem buka tutup sesuai kebutuhan. Namun dalam prakteknya kedua peraturan tersebut tidak efektif dan tidak mencapai sasaran yang diinginkan. Beberapa kejadian malpraktek misalnya perusahaan perikanan bisa  mendapatkan SIPI dalam jumlah banyak sebagai agen atau broker kapal eks asing dengan cara memiliki kontrak kerjasama dengan perusahaan industri pengolahan ikan, namun ikannya tidak didaratkan untuk memasok pabrik tersebut, alias akal-akalan saja. Contoh lain perusahaan oprator kapal eks asing jenis alat tangkap Pukat Ikan bisa mendapatkan SIPI dengan kerjasama pabrik pengolah ikan Tuna/Cakalang. Artinya, kebijakan yang tujuannya baik dan sudah dibakukan dalam Peraturan menteri tidak berjalan dengan baik dan dibiarkan tanpa ada ketegasan sangsi. Oleh karenanya perlu diciptakan mekanisme baru atau instrumen yang efektif dan secara ekonomis dapat dilaksanakan. Ide dibuatnya sistem logistik ikan atau sistem penyanggah harga ikan merupakan salah satu instrumen untuk mendorong industrialisasi dan sekaligus melindungi harga ikan dari permainan tengkulak, berdampak bagi insentif harga bagi para nelayan dan pembudidaya. Hal yang lebih penting adalah kebijakan dalam pengaturan tarif ekspor dan impor ikan untuk melindungi mengalirnya impor ikan yang seharusnya tidak perlu impor dan melindungi mudahnya ekspor berbagai jenis ika yang diperlukan sebagai bahan baku industri pengolahan. Misalnya saja untuk menyetop membanjirnya impor Lele dengan harga dibawah harga jual pembudidaya, dapat diterapkan bea masuk yang tinggi sehingga harga Lele impor lebih mahal dari harga jual pembudidaya, pada akhirnya secara ekonomis tidak akan menguntungkan bagi para spekulan untuk mengimpor Lele. Demikian pula kebijakan tarif ekspor ikan utuh dapat diterapkan misalnya untuk jenis Kakap Merah agar ikan jenis tersebut tidak dengan mudahnya diekspor, karena dibutuhkan untuk pasar dalam negeri maupun industri pengolahan. Yang terjadi justru saat ini pabrik pengolah ikan mengimpor kakap Merah dari New Zealand, dan Kakap Merah yang ditangkap oleh kapal eks asing langsung diekspor ke luar negeri dengan mengakali peraturan yang ada.

Dengan melihat kondisi seperti itu, jika tidak ada kebijakan yang merupakan terobosan atau pembaharuan akan sulit kiranya perikanan kita kan berkembang. Salah satu ide atau konsep adalah dengan menerapkan sistem industri berbasis cluster. Intinya adalah: merubah paradigma lama dan konvensional dari manajemen yang terpisah antara pemberian izin penangkapan dengan industri menjadi manajemen yang terintegrasi hulu ke hilir. Prinsip kebijakan dalam sistem ini adalah:

Pertama, Daerah penangkapan yang selama ini terbagi dalam 11 WPP (Wilayah Pengelolaan Penangkapan), dibagi dalam cluster (area) yang didaratannya ada industri dekat dengan fishing ground. Cluster dalam konteks ini diartikan suatu kawasan industri terpadu, dimana kegiatan hulu sampai hilir perikanan berada dalam satu kawasan baik darat maupun lautnya. Tiap cluster diberikan hak pengelolaannya kepada perusahaan, koperasi atau perorangan yang memenuhi persyaratan. Pemberian izin penangkapan merupakan satu paket dengan izin industri. Bagi pemilik kapal  yang tidak punya industri, maka minimal kerjasama dalam bentuk joint venture atau joint investment dengan industri  baik PMA maupun PMDN.

Jumlah kapal penangkap dan pengangkut yang diizinkan dalam suatu cluster disesuaikan dengan kapasitas industri pengolahan dan carrying capacity atau potensi ikan di kawasan laut yang diberikan. Dengan asumsi perhitungan kapasitas penangkapannya benar, maka pembatasan jumlah kapal yang beroperasi dalam cluster tersebut memberikan jaminan kepastian tiap kapal dapat menangkap dengan hasil tangkapan yang optimal.

Kedua, pemberian izin penangkapan dalam satu cluster merupakan hak pemanfaatan kawasan laut yang bersifat ekslusif. Artinya, Pemerintah memberikan hak pengelolaan kepada perusahaan, koperasi dan perorangan yang memenuhi persyaratan dalam kurun waktu tertentu (misalnya minimal 10 tahun), diserahkan sepenuhnya kepada pengelola. Kawasan yang ditunjuk tersebut diberikan batasan koordinat yang jelas dalam peta. Pemasukan negara dari hak ekslusif ini dapat diformulasikan dalam bentuk sewa kawasan atau bagi hasil tangkapan. Karena sifatnya yang ekslusif, maka jika cluster tertentu sudah diberikan haknya kepada satu pengelola maka tidak akan diberikan kepada pengelola lain dan tidak diizinkan ada kapal penangkap yang masuk ke kawasan tersebut. Hal ini penting dalam  rangka menjamin kelestarian sumberdaya ikan dan kepastian produktivitas hasil tangkapan.

Ketiga, untuk menjamin prinsip kepentingan sosial ekonomi bagi Indonesia, maka dapat dipersyaratkan : ikan hasil tangkapan harus didaratkan untuk memasok industri kecuali jenis ikan yang tidak untuk diolah, komposisi armada penangkapan minimal 30% adalah kapal nelayan lokal, 90% tenaga kerja industri pengolahan harus WNI. Hal ini dimaksudkan agar nelayan lokal menjadi pemilik kawasan dan sebagai pemilik saham perusahaan.

Keempat, pendapatan bagi negara diperoleh dengan menerapkan bagi hasil tangkapan dan meninggalkan sistem lama berupa pungutan izin. Misalnya saja pembagian hasil adalah 35% untuk negara dan 65% untuk perusahaan yang dihitung dari hasil ikan yang ditangkap. Dari hasil 35% tersebut selanjutnya dibagi menurut ketentuan perundangan bagi hasil misalnya untuk Pemerintah 65%, Pemda Provinsi 20% dan Pemda Kabupate/Kota 15%.

Keunggulan sistem industri berbasis  cluster  antara lain : 1) Adanya kepastian, bagi Pemerintah adalah jaminan kelestarian SDI serta kontrol, bagi pengusaha adalah kepastian hasil tangkapan; 2) Kelestarian SDI lebih terjamin karena baik Pemerintah maupun pengelola akan menjaganya secara bersama; 3) Manfaat sosial dan ekonomi akan lebih besar, karena akan menumbuhkan sentra-sentra ekonomi kawasan yang berdampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi; 4) Kemungkinan terjadinya IUU fishing sangat kecil karena cluster akan dijaga bersama oleh pelaku (notabene adalah pengusaha dan nelayan lokal) dan Pemerintah, tanpa harus mengerahkan kekuatan penegakan hukum yang sangat mahal.

Apabila sistem tersebut akan diterapkan menjadi kebijakan baru, tentu akan ada pihak yang tidak setuju dengan berbagai alasan dan menggunakan Asosiasi Perikanan, karena akan merugikan pihak tertentu terutama perusahaan yang selama ini menikmati keuntungan sebagai broker atau agen kapal eks asing, tanpa harus membangun industri pengolahan. Masa depan industri perikanan nasional sangat tergantung dari komitmen KKP dalam memperbaiki keadaan saat ini, atau membiarkan makin terpuruk.

Dikupas oleh Dr. Aji Sularso, Pengamat Kelautan dan Perikanan