Share it

Salah satu faktor penyebab sulitnya memberantas illegal fishing adalah kuatnya jaringan mafia, disamping memang kemampuan atau kapasitas lembaga penegak hukum seperti Ditjen PSDKP masih terbatas dan jauh dari kebutuhan ideal. Jaringan mafia tersebut memiliki akar kuat di sumbernya yaitu di negara-negara asal kapal illegal dan di Indonesia dan sudah  masuk ke institusi penegak hukum baik langsung maupun tidak langsung. Mafia Perikanan selalu ada sejak dahulu sampai sekarang, karena ikan merupakan salah satu komoditas sangat strategis lintas negara yang melibatkan investasi tinggi dan teknologi. Di satu sisi kondisi perikanan dunia stocknya makin menurun dan disisi lain kebutuhan konsumsi ikan  dunia makin meningkat sebagai akibat dari perubahan preferensi masyarakat dari daging ke ikan dan meningkatnya jumlah penduduk. Jadi ada kesenjangan antara supply dan demand, yaitu demand jauh lebih besar dari supply. Dengan kondisi tersebut tentu saja mendorong makin tingginya illegal fishing dan merajalelanya mafia perikanan. Salah satu penyebab utamanya adalah masih adanya insentif ekonomi yang tinggi jika dilakukan dengan cara illegal. Sebagai gambaran harga ikan di pasaran Indonesia untuk jenis ikan tertentu Rp 20,000 per Kg, di negara-negara seperti Thailan, Korsel, Taiwan, RRT harganya bisa mencapai 2 sampai 3 kali lipat. Artinya selisih harga tersebut dapat menutupi biaya operasional jika dilakukan dengan cara illegal.  Fishing ground di negara-negara lain sudah mulai habis, sementara di Indonesia masih menjanjikan, merupakan daya tarik untuk melakukan illegal fishing di Indonesia.

Modus illegal fishing oleh kapal asing dan eks asing dengan cara mafia dilakukan secara sistematis sebagai berikut:

Pertama, perusahaan perikanan (buyer atau pengolahan) di negara-negara asal kontrak kerja dengan pemilik kapal untuk membeli ikan dalam periode tertentu, biasanya bayar uang muka. Ada juga yang pemilik industri pengolahan sekaligus pemilik kapal. Dengan adanya kontrak tersebut, pemilik kapal dengan perusahaan operator berusaha semaksimal mungkin memenuhi kontrak pasokan ikan, sebab kalau tidak maka akan kena masalah. Untuk menjamin lancarnya operasi penangkapan, mereka harus berhubungan dengan “mafia” yang menguasai jaringan operasional bekerja sama dengan “mafia” Indonesia.

Kedua, kapal dioperasikan dengan cara meminta izin resmi ke Indonesia, mencari mitra perusahaan Indonesia yang memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) dan dapat mengakomodasikan agar kapal dapat masuk ke Indonesia, baik mitra yang memiliki Industri pengolahan (lebih mudah mendapatkan SIPI karena sesuai aturan) maupun mitra broker atau agen yang dapat mengatur cara memperoleh SIPI. Untuk mendapatkan SIPI, mereka melakukan pendekatan kepada pejabat KKP  mulai dari pejabat tinggi sampai rendah dengan segala cara. Dengan cara tersebut, kapal-kapal yang semula illegal bisa menjadi legal dan mendapatkan izin resmi, meskipun faktanya mulai dari peralihan bendera sampai mendapatkan SIPI dokumennya abal-abal. Mudahnya mendapatkan izin secara formalitas dimungkinkan karena semua proses administrasi hanya dilakukan diatas meja, mulai dari dokumen kapal di kantor Perhubungan sampai mendaptkan SIPI.

Ketiga, dalam kegiatan operasi penangkapan ikan di laut  oleh kapal-kapal eks asing  yang  sudah memiliki SIPI, pada umumnya kapal tersebut beroperasi secara berkelompok dalam satu perusahaan terdaftar (perusahaan Indonesia), tidak mungkin kapal dalam satu perusahaan beroperasi sendiri. Modus operasinya, paling tidak untuk satu kelompok armada ada satu kapal yang paling canggih sebagai kapal komando yang dilengkapi dengan peralatan canggih baik komunikasi, navigasi maupun satelit pendeteksi ikan. Selain itu dilengkapi juga dengan minimal satu kapal angkut untuk keperluan dukungan logistik maupun mengangkut ikan hasil tangkapan. Biasanya, jumlah kapal yang dioperasikan melebihi jumlah kapal yang memiliki SIPI, alias ada kapal-kapal lain yang illegal yang diatur oleh mafia di negara asal,  perusahaan Indonesia tidak mengetahui hal tersebut, karena memang diatur untuk menjaga kepercayaan. Kapal-kapal eks asing tersebut pada umumnya menganut prinsip mengeruk ikan sebanyak-banyaknya dengan segala cara, termasuk memanipulasi alat tangkap menjadi trawl, melakukan trawl dua kapal berpasangan (pair trawl). Pelanggaran fatal lainnya antara lain: memanipulasi ABK, dimana selalu ada ABK asing (diberikan izinnya berdasarkan rekomendasi Dirjen meskipun UU no 45 tahun 2009 tentang Perikanan melarang), nama Nakhoda yang didaftarkan adalah ABK Indonesia tapi de facto Nakhodanya adalah ABK asing.

Keempat, dalam proses penegakan hukum mulai dari kapal eks asing atau asing ditangkap petugas di laut sampai di pengadilan, mafia berperan sangat penting. Pada setiap kasus penangkapan kapal asing dan eks asing yang melakukan pelanggaran hukum di laut oleh kapal patroli, pada saat itu langsung sudah diketahui oleh operator kapal di negara asal, karena mereka menggunakan tilpun satelit. Kemudian mafia negara asal akan langsung kontak kepada mitra mafia Indonesia tentang kejadian tersebut. Upaya pertama biasanya dilakukan negosiasi di laut untuk menyuap petugas di kapal patroli agar dibebaskan. Jika upaya tersebut gagal, biasanya mafia Indonesia melakukan segala upaya untuk membebaskan atau meringankan kasus mulai tingkat penyidikan, penuntutan di Kejaksaan sampai di pengadilan dengan biaya mahal.

Mengatasi mafia dapat dilakukan dengan cara cara sbb:

Pertama, di laut harus ada tindakan berani dan membuat efek jera antara lain penenggelaman kapal asing illegal yang jelas-jelas melakukan tindak pidana, dengan catatan semua ABK dijamin keselamatannya dan segera dipulangkan ke negaranya. Tindakan ini sudah dilindungi oleh UU Perikanan no 45 tahun 2009 dan sering dilakukan  tahun 2008 s/d 2010 dan memberikan dampak yang positif, kapal illegal asing menurun drastis dan hasil tangkapan nelayan di perairan perbatasan meningkat tajam.

Kedua, sistem perizinan SIPI (surat izin penangkapan ikan), harus dibuat sistem one stop service dan online,  dimana tidak ada interaksi antara pemohon dengan pejabat dan staf perizinan sehingga menutup peluang mafia bermain.

Ketiga, kebijakan tegas dan pro rakyat, yaitu: a) menghentikan SIPI untuk kapal eks asing dan kapal eks asing yang sudah terlanjur mendapatkan SIPI harus dihapus dan diganti dengan kapal buatan Indonesia, diberi kesempatan maksimal 2 tahun atau SIPI dicabut; b) Semua ABK asing yang masih ada di kapal dipulangkan dan ganti ABK Indonesia, hal ini sesuai dengan perintah UU no 45 tahun 2009, keberadaan ABK asing yang dipertahankan bisa jadi  merupakan mata-mata atau jaringan mafia.

Keempat, keterlibatan oknum penegak hukum dapat dihindari dengan membuat hotline pengaduan dari masyarakat dan dari Nakhoda kapal yang bisa langsung melaporkan setiap kejadian yang berhubungan dengan aparat penegak hukum dan dibentuk semacam Komite Pengawas gabungan.

Pada akhirnya mafia perikanan pasti dapat diberantas dengan cara dan sistem yang cerdas, namun sangat tergantung dari kemauan, integritas dan moral penentu kebijakan di KKP sebagai leader di bidang Perikanan.