Share it

Sail Morotai dengan acara puncaknya tgl. 15 September 2012 telah digelar dengan sukses yang ditandai oleh beberapa indikator:

Pertama, mampu melambungkan nama sebuah pulau kecil bernama pulau Morotai ke dunia yang berarti menduniakan P. Morotai dan tentu menjadi bagian dari penegasan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan. Indonesia akan dikenal sebagai suatu negara kepuluan terbesar manakala pulau-pulau sebagai bagian NKRI dikenal dunia, seperti Bali, Morotai, Mentawai dll. Dibandingkan dengan event tahun lalu Sail Wakatobi-Belitung, terlihat Sail Morotai lebih kental nuansa internasionalnya dan gaungnya jauh lebih besar.

Kedua, event yang dikemas bermanfaat secara langsung baik sosial maupun ekonomi, antara lain Operasi Bhakti Surya Bhaskara Jaya; Ekspedisi Kesra Nusantara; Lintas Remaja dan pemuda Bahari; Yacht Rally. Semua event tersebut merupakan momentum gerakan untuk mendorong kapasitas daerah menjadi bagian penting pembangunan nasional dan masyarakat dunia.

Ketiga, adanya pembangunan infrastruktur secara significant dimana berbagai Kementrian dan Lembaga Pemerintah secara bersama-sama melakukan kegiatan pembangunan di satu daerah. Hal ini menjadi bukti bahwa Sail Morotai dan sail-sail sebelumnya merupakan suatu model percepatan pembangunan daerah. Hal ini menjadi sangat strategis nilainya karena Indonesia dengan keragaman masyarakat dan kesenjangan ekonomi antar Porvinsi perlu mendapatkan perhatian agar daerah yang relatif tertinggal mampu mengejar daerah lain yang lebih maju.

Keempat, munculnya suatu gerakan serempak dari Kementrian/Lembaga terakit yang dikoordinir oleh Menko Kesra untuk melakukan upaya percepatan atau akselearsi yang merubah dan mendorong daerah yang semula lambat bergerak menjadi terpacu, dengan menghasilkan banyak peninggalan seperti dibangunnya museum sejarah Perang Dunia ke II, sejarah Trikora serta siapnya infra struktur di P. Morotai untuk dijadikan kawasan strategis ekonomi.

Kelima, makin meningkatnya partisipasi Kementrian/Lembaga baik dilihat dari intensitas programnya maupun bertambahnya lembaga yang ikut seperti TNI AD, TNI-AU secara aktif. Artinya kegiatan Sail dari tahun ke tahun makin mendapatkan tempat secara nasional dan menjadi milik bangsa.

Disamping keberhasilan yang dilihat dari program dan kegiatan yang dikemas, tentu saja tidak terlepas dari berbagai kelemahan dan masalah yang perlu diperbaiki untuk perbaikan event mendatang. Beberapa catatan penting sebagai berikut:

Pertama, terjadi pergeseran peran sentral yang sebelumnya KKP sebagai Ketua Penyelenggara dan sebagai koordinator di tingkat penyelenggaraan, kali ini justru Kemenko Kesra yang lebih banyak berperan sebagai koordinator penyelenggara. KKP lebih fokus dan berhasil sebagai penyelenggara Yacht Rally dan Seminar Pulau Kecil. Dalam Perpres kepanitiaan selama ini Menko Kesra adalah koordinator Panitia Pengarah yang lebih fokus pada level kebijakan anggaran dan koordinasi antar Kementrian/Lembaga. Dengan kata lain Kemenko Kesra seharusnya lebih fokus pada perencanaan dan anggaran sedangkan KKP fokus pada koordinasi dan supervisi penyelenggaraan semua event, meskipun event tsb tersebar dilaksanakan oleh Kementrian/Lembaga. Jika dilihat dari sejarah dimulainya Sail pertama kali pada saat Sail Bunaken 2009 dimana inisiatornya KKP, terlihat peran KKP sangat dominan demikian pula saat Sail Banda 2010. Yang terjadi saat ini adalah peran KKP makin redup, namun beruntung karena peran Kemenko Kesra mampu menutup kelemahan ini demi suksesnya acara.

Kedua, kenyataan menunjukkan bahwa peran Pemda tidak optimal dan banyak kejadian dimana kesiapan yang seharusnya menjadi tanggung jawab Pemda pada saat terakhir tidak disiapkan. Artinya, komitmen Pemda rendah dan tidak sesuai yang direncanakan. Akibatnya, Kementrian/Lembaga dan Panitia Nasional harus turun tangan untuk mengatasi agar tidak terjadi kegagalan. Dalam konteks ini ada miss management dan kurang terkontrolnya persiapan pada tiap langkah.

Ketiga, saat ini event Sail sudah menjadi komoditas politik di daerah. Hal ini terbukti bahwa Daerah yang getol mengajukan diri sebagai tuan rumah penyelenggara selalu daerah yang akan melaksanakan PilGub, sebut saja Sail Wakatobi-Belitung tahun lalu bersamaan dengan PilGub di Babel, Sail Morotai akan PilGub dan tahun depan PilGub di NTT dan Kaltim yang saat ini mengajukan diri sebagai tuan rumah penyelenggara tahun 2013. Nuansa seperti ini tidak baik untuk penyelenggaraan Sail yang tujuan utamanya adalah mendorong daerah untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Bisa jadi event hanya dijadikan ajang pencitraan keberhasilan Gubernur dalam satu tahun anggaran, yang sejatinya bukan hasil jerih payahnya, karena lebih banyak dan lebih dominan justru peran Panitia Nasional yang melibatkan berbagai Kementrian/Lembaga dengan anggaran berasal dari APBN jauh lebih besar dibandingkan dengan APBD yang disiapkan daerah. Kekhawtiran ini sudah terjadi, dimana pasca event daerah yang menjadi tuan rumah tidak lagi melanjutkan program yang sudah dicanangkan terutama pada saat dihadiri Presiden. Sebut saja contoh, pada acara puncak Sail Banda di Ambon dicanangkan oleh Presiden bahwa Maluku dijadikan lumbung ikan nasional, namun selesai event program tersebut tidak ada kelanjutan alias gone with the wind.

Apa sebenaranya sisi lain dari pelaksanaan Sail Morotai selain secara kasat mata merupakan percepatan pembangunan ekonomi?. Penulis sebagai penggagas Sail Indonesia dan pencetus Sail Bunaken yang kemudian menjadi event nasional mencoba melihatnya dari sisi geopolitik bangsa Indonesia.

Geopolitik dapat diartikan sebagai hubungan antara politik dan wilayah baik pada skala lokal maupun internasional, yang mencakup praktek dalam analisis, peramalan dan penggunaan kekuatan politik pada wilayah yang ditentukan (Wikipedia). Dengan diselenggarakannya Sail Morotai maka jelas bahwa Pemerintah R.I. memandang penting sebuah pulau kecil yang terletak berbatasan dengan Samudera Pasifik, terutama dilihat dari konteks kewilayahan dimana P.Morotai adalah bagian penting NKRI. Sejarah Perang Dunia ke II pun memandang P. Morotai sangat strategis sebagai basis operasi suatu pertempuran, yang diperebutkan oleh Jepang dan Sekutu. Strategi geopolitik Indonesia sudah seharusnya memandang pulau kecil terluar sebagai wilayah yang penting baik dilihat dari aspek pertahanan dan keamanan, ekonomi maupun symbol kedaulatan negara Kepulauan (archipelago state) yang memiliki kekhasan sebagaimana mandat dari UNCLOS’82. Bangsa Indonesia terlahir dengan budaya teresterial yang berorientasi darat, hal ini tidak terlepas dari peninggalan sejarah masa lalu dimana bangsa Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun dan diposisikan sebagai negara agraris, karena diperlukannya hasil pertanian dan perkebunan untuk diambil Belanda melalui sistem perdagangan VOC. Hanya kerajaan Sriwijaya yang mampu menunjukkan jati diri sebagai penguasa laut dan orientasi geopolitiknya ke laut.
Sejarah perkembangan bangsa Indonesia sampai saat ini belum pula menunjukkan fokus pembangunan dan pembentukan karakter sebagai bangsa Bahari yang menjadikan laut dan pulau-pulau sebagai sumber kehidupan. Beberapa indikator kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia tidak mencerminkan bahwa kita sudah berorientasi ke laut. Lihat saja bangsa Indonesia di perkotaan baik besar maupun kecil, di pulau besar maupun kecil lebih senang memanfaatkan jalan raya sebagai halaman depan dan pusat aktivitas perdagangan dan sosial, sementara pesisir dijadikan halaman belakang rumah. Bandingkan dengan negara lain yang bukan negara kepulauan pada umumnya menjadikan kawasan laut, pesisir sebagai pusat kegiatan. Misalnya di Australia, pusat kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat memanfaatkan kawasan pantai (Sydney, Gold Coast, Darwin dll). Apabila kita refleksi sejarah bangsa Indonesia sejak merdeka, peran Kepala Negara dalam menentukan visi pembangunan nasional terutama visi ke laut, mengalami pasang surut. Di era Bung Karno, semangat Bahari digemborkan melalui pidatonya dan keberpihakannya kepada urusan laut dan saat itu Bung karno selalu membanggakan Angkatan Laut. Di masa Trikora, Indonesia memiliki Angkatan Laut terkuat di Asia bahkan sampai memiliki sebuah kapal Cruiser KRI Irian dan 12 Kapal Selam Whiskey Class. Di era Orde Baru, visi darat sangat dominan dimana diterapkan Dwi Fungsi ABRI dan peran TNI AD sangat kuat di bidang Politik dan Pemerintahan. Di era Gus Dur dibentuklah Departemen Kelautan pertama kali pada tahun 2000 an dan mulailah terasa pembangunan kelautan mendapat tempat dan berbagai program berjalan untuk menggali potensi dan memberdayakan masyarakat maritim. Hal yang terpenting terkait dengan Geopolitik adalah perjuangan Indonesia sejak era Perdana Menteri Juanda dengan menyatukannya wilayah laut diantara pulau-pulau dan daratan menjadi satu wilayah utuh NKRI. Perjuangan tersebut berujung kepada diakuinya Indonesia sebagai negara kepulauan sebagaimana UNCLOS’82 dan UUD 1945 diamandemen dimana pasal 25A menyebutkan secara eksplisit bahwa Indonesia adalah negara yang bercirikan kepulauan.

Event Sail dari tahun ke tahun di era SBY menunjukan bahwa secara de facto, disengaja atau tidak, membuktikan bahwa Pemerintah saat ini memiliki komitmen kuat untuk membangun wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Lihat saja semua event memanfaatkan sarana kapal, berlokasi di pulau kecil yang sulit dijangkau. Artinya event tersebut berdampak kepada pembukaan jalur transportasi laut dan membuka isolasi. Keterlibatan berbagai Kementrian/Lembaga (termasuk TNI AD dan AU) dalam event Sail merupakan gerakan baru dan kesadaran untuk membangun pesisir, pulau kecil dan masyarakat yang jauh dari pulau besar. Inilah wujud nyata dari perubahan pardigma dari darat ke laut dan mulainya strategi Geopolitik dengan orientasi kelautan.

Ke depan tentu perlu ada peningkatan dan perbaikan, sudah direncanakan Sail Komodo-Derawan (masih wacana) tahun depan dimana Provinsi NTT dan Kaltim mengajukan diri sebagai tuan rumah. Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dan menjadi catatan penting antara lain:

Pertama, peran Kementrian Kelautan dan Perikanan seharusnya tetap sebagai play maker dari event tersebut karena diantara semua kementrian/lembaga, KKP lah inisiatornya dan cocok dengan Tupoksinya serta sesuai dengan strategi Geopolitik untuk membangun kelautan.

Kedua, apabila pimpinan KKP saat ini merasa kurang berkepentingan terhadap event tersebut atau dianggap sebagai beban, maka seyogyanya tidak dilimpahkan ke Dewan Kelautan Indonesia (Dekin). Pertimbangannya adalah Dekin merupakan lembaga perumus kebijakan untuk disampaikan kepada Presiden dan tidak memiliki kompetensi dan kapasitas untuk melaksaanakan kegiatan operasional. Jika KKP (dhi Ditjen PSDKP) saja kuwalahan dan kurang power apalagi Dekin. Jika pertimbangannya Dekin adalah lembaga lintas kementrian, maka Panitia nasional event Sail adalah juga lintas kementrian dengan legal aspek yang sama yaitu Perpres. Oleh karenanya alternatif Kementrian Parekraf sebagai Ketua Penyelenggara jauh lebih tepat dibandingkan dengan Dekin, karena substansi event Sail pada intinya untuk mempromosikan daerah sebagai tujuan pariwisata Internasional yang akan menjadi penghela ekonomi.

Ketiga, pemilihan atau penetapan daerah yang mengajukan diri sebagai destinasi perlu lebih selektif, misalnya dengan
menerapkan kriteria dan persyaratan tertentu agar pasca event program pembangunan dapat dilanjutkan. Hal ini untuk menghindari kentalnya kepentingan politik terutama menjelang PilGub.

Dilihat dari perspektif kesiapan, provinsi Kaltim jauh lebih siap infra strukturnya ketimbang NTT, artinya fokus APBN untuk pembangunan insfra struktur cukup diarahkan ke NTT. Dua lokasi yang sama-sama sudah dikenal dunia dan akan menjadi icon dalam event tsb yaitu Komodo dan Derawan yang masing masing memiliki keunikan dan keunggulan. Oleh karenanya penggabungan event tahun depan menjadi “Sail Komodo-Derawan” akan sangat bagus dilihat dari konteks mempromosikan kedua lokasi ke dunia internasional. Untuk event Sail tahun 2013 tentu harus lebih baik dibandingkan th 2012 dan lebih fokus untuk mencapai tujuan jangka pendek yaitu mempromosikan potensi kelautan daerah ke dunia internasional, terutama Pariwisata. Tujuan strategis lain adalah menjadi pembuktian bahwa implementasi strategi Geopolitik suatu negara kepulauan hanya dapat dilakukan dengan membangun pulau-pulau dan masyarakatnya sebagai bagian utuh NKRI.

Penetapan Kementrian sebagai leading sektor atau Ketua Penyelenggara tentunya perlu mempertimbangkan kepentingan strategis, kapasitas yang dilengkapi dengan SDM dan program-anggarannya serta jaringan internasional. Untuk event Sail tahun 2013 tepatlah kiranya jika Kementrian Parekraf sebagai Ketua penyelenggara mengingat: 1) lokasi Komodo maupun Derawan merupakan destinasi Pariwisata dunia; 2) jaringan Pariwisata untuk mengundang peserta asing telah terjalin (baik yacht, kapal Cruise dan lembaga internasional pariwisata); 3) Kementrian Parekraf memiliki hubungan vertikal dengan unit kerja di daerah (Dinas Budpar sampai tingkat Kabupaten); 4) program dan anggaran sudah matching dengan event yang akan digelar sehingga tidak terlalu banyak alokasi APBN baru, kecuali kesiapan infrastruktur di Prov. NTT. Pada akhirnya event tahun depan harus lebih sukses, lebih mendatangkan manfaat dan kuncinya adalah siapa yang ditunjuk sebagai play maker nya.

Dikupas oleh Dr. Aji Sularso, Pengamat Kelautan dan Perikanan