Share it

Response publik sangat antusias begitu Presiden Jokowi menetapkan sektor Maritim menjadi prioritas pembangunan nasional ke depan dan diikuti dengan penguatan kelembagaan dengan dibentuknya Menko Maritim, pertama dalam sejarah Presiden R.I. memberikan komitmen tinggi  di bidang maritim. Ada empat Kementrian yang berada di bawah Menko Maritim yaitu Kementrian Kelautan dan Perikanan; Kementrian Pariwisata; Kementrian ESDM dan Kementrian Perhubungan. Ada pesan yang sangat jelas dari Presiden Jokowi bahwa keempat Kementrian akan  menjadi tumpuan sumber ekonomi baru dengan menjadikannya sektor yang memberikan manfaat ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Sektor maritim memang bisa menjadi sektor andalan jika dikelola dengan baik dan penyusunan rencana strategis yang terukur dan fokus untuk menggali sumber daya yang masih belum dieksploitasi. Di sektor Migas, tidak diragukan lagi bahwa masih banyak cadangan minyak di dasar laut yang belum dieksploitasi secara optimal terutama di laut dalam, karena memerlukan biaya besar, namun tentu kita harus mulai untuk meningkatkan lifting minyak yang selama ini jutrsu cenderung menurun. Sektor perhubungan laut tidak kalah pentingnya dan memiliki potensi ekonomi luar biasa apabila dikelola dengan baik, terutama pendapatan negara dari transportasi laut dan pelabuhan. Sektor ini juga memiliki peran vital sebagai urat nadi perekonomian nasional karena jalur logistik antara pulau masih sangat rentan dan belum memadai, yang berakibat saat ini terjadi kesenjangan spatial pembangunan dan perbedaan harga kebutuhan pokok atau logistik di daerah yan terpencil atau jauh dari ibukota. Di sektor pariwisata bahari, potensi juga belum digali dengan optimal karena masih rumitnya birokrasi kerijinan kapal wisata asing masuk ke Indonesia, sementara negara tetangga menerapkankan kebijakan terbuka bagi wisman yang menggunakan kapal-kapal pesiar, sebenarnya kehadiran kapal pesiar asing ke Indonesia merupakan sumber devisa dan dapat mendorong ekonomi lokal.  Belum lagi banyaknya destinasi wisata bahari yang tersebar di pelosok tanah air merupakan harta karun yang masih belum digali secara optimal. Kesemuanya memerlukan big push dan saat ini sangat dimungkinkan dengan adanya Menko Maritim.

Bagaimana halnya dengan sektor perikanan yang dinakhodai oleh Menteri Susi? Tentu banyak pertanyaan dan pekerjaan rumah yang perlu dijawab. Rasanya Presiden Jokowi memiliki pengamatan yang tajam terhadap kinerja Kementrian Kelautan dan Perikanan selama ini, sehingga perlu diturunkan seorang pendekar wanita atau Srikandi perikanan dari laut Selatan. Kalau kita lihat perjalanan KKP selama lima tahun terakhir dalam Kabinet SBY dapat dilihat catatan kinerjanya sebagai berikut:

Pertama, ada kemajuan peningkatan produksi perikanan terutama Udang Vanamei sedang menjadi primadona dan posisi Indonesia sangat baik di mata dunia. Beberapa negara masih berjuang untuk memulihkan produksinya akibat serangan EMS (early mortality syndrome) beruntung Indonesia tidak terkena, sehingga dapat mengisi supply ke pasar AS dan Eropa.

Kedua, Indonesia merupakan produsen rumput laut terbesar dunia, namun diekspor bahan baku dan produk olahan dalam bentuk carageenan masih kalah jauh dibandingkan Philippine yang merupakan eksportir carageenan dan ada 22 pabrik di Indonesia yang menggunakan bahan baku carageenan tersebut sebagaian besar impor dari Philippine.

Ketiga, Perikanan tangkap terjadi overfishing dan over capacity sebagai akibat belum terkendalinya izin perikanan baik yang dikeluarkan oleh pusat, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Bahkan izin kapal ikan 100 GT ke atas didominasi kapal eks asing yang beralih bendera Indonesia namun sebenarnya sebagian besar bendera ganda atau ijinnya abal-abal, terbukti masih adanya ABK asing di atas kapal meskipun UU melarang hal tersebut.

Keempat, Illegal fishing masih marak dan melemahnya peran pengawasan yang terbukti tidak banyaknya kapal illegal asing ditangkap, akibat melempemnya kinerja pengawasan. Tidak mungkin kapal ikan asing illegal berhenti menangkap di perairan kita, karena memang potensi ikan di Indonesia jauh lebih baik dibandingkan negara tetangga dan mereka memerlukan bahan baku ikan untuk konsumsi di negaranya atau untuk industri pengolahan. Dampak dari illegal fishing tersebut sangat dirasakan oleh nelayan kita yang makin terdesak dan hasil tangkapan makin menurun.

Kelima, selama lima tahun terakhir dipimpin 2 orang Menteri yaitu Fadel Mohammad dan Cicip Sutarjo yang keduanya adalah politisi Golkar, sama sama mengusung tema pembangunan dengan konsep yaitu “Mina Politan” dan “Blue Economy” namun dalam pelaksanaanya belum ada bukti empiris dimana konsep tersebut diimplementasikan secara massal dan meningkatkan kesejahteraan nelayan maupun pembudidaya ikan. Yang terjadi sebenarnya adalah ada keberhasilan usaha perikanan yang sudah berjalan dan tanpa disadari menerapkan konsep blue economy baru dipromosikan oleh KKP.

Tantangan yang dihadapai oleh sektor perikanan ke depan antara lain:

Pertama, perikanan tangkap di laut tidak bisa diharapkan terjadi peningkatan produksi bahkan dengan sistem manajemen perizinan yang diterapkan saat ini tidak ketat, dimungkinkan terjadi penurunan produksi dan akan terjadi makin meningkatnya over fishing dan over capacity, dampaknya hasil tangkapan per kapal akan makin menurun dan laba marjinal makin kecil.

Kedua, untuk meningkatkan produksi ikan dalam rangka food security (ketahanan pangan) dimana kebutuah konsumsi ikan nasional makin meningkat, maka produksi ikan dari budidaya harus digenjot. Untuk menggenjot produksi ikan budidaya diperlukan penyediaan benih dalam jumlah besar, harga pakan yang wajar dan daya serap pasar dalam negeri. Kesemuanya memerlukan kebijakan dan strategi Menteri dalam menetukan prioritas di sektor budidaya ikan.

Ketiga, perubahan struktur kabinet di satu sisi merupakan faktor positif bagi KKP dengan adanya Menko Maritm,  namun disisi lain menjadi tantangan terutama dengan telah ditetapkannya BAKAMLA dalam UU Kelautan yang baru dimana peran utamanya merupakan lembaga super body dalam hal penegakan hukum di laut, sedangkan peran Ditjen P2SDKP nantinya hanya ditingkat penyidikan. Ada kemungkinan aset kapal patroli pengawasan akan digabung dan dibawah kendali BAKAMLA.

Keempat, dengan adanya pemberlakukan pasar bebas dan ASEAN Economic Community pada akhir tahun 2015, sistem ekspor impor ikan dari dan ke Indonesia harus mampu mengatasi untuk melindungi kepentingan Indonesia. Sejauh ini terjadi beberapa situasi yang tidak menguntungkan bagi perikanan Indonesia antara lain: 1) Banyaknya kapal eks asing yang diberikan SIPI ternyata banyak yang tidak mematuhi aturan untuk mendaratkan ikan di Indonesia, namun menguntungkan pihak assing karena mereka hanya bayar pungutan yg murah, tidak terkena bea ekspor, sehingga lebih banyak ikan dibawa ke luar Indonesia, sementara industri pengolahan ikan kita kekuarangan bahan baku. Makin menipisnya stok ikan laut kita seharusnya menjadi kegalauan untuk membatasi dengan ketat larinya ikan ke negara lain, agar bangsa Indonesia bisa menikmati lebih bnayak ikan dengan harga yang lebih terjangkau.

Menteri KKP memiliki kewenangan yang begitu luas diberikan oleh UU perikanan baik UU no 31 tahun 2004 maupun amandemennya nomor 45 tahun 2009. Salah satu contoh adalah pasal 7 UU nomor 31 tahun 2004 yang secara tegas memberikan kewenangan kepada Menteri antara lain untuk: 1) Menetapkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan, berarti menetapkan pembatasan jumlah izin penangkapan termasuk yang diberikan kepada kapal eks asing yang notabene milik orang asing, sudah waktunya orang Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri; lebih baik dipilahkan ke dalam izin bendera asing dengan kerjasama bilateral dengan jumlah alokasi yang jelas sehingga devisa negara juga jelas; 2) Menetapkan jenis ikan yang dilarang diperdagangkan dan dikonsumsi. Dengan dua ayat tersbeut saja, Men KP akan dapat membawa Indonesia kepada pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab dengan pendekatan kehati hatian ( precautionary approach).

Apa yang perlu dibenahi ke depan dapat dlihat dari potret terkini antara lain:

Pertama, peningkatan produksi ikan budidaya secara significant dan massal dengan produk untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan harga terjangkau seperi ikan lele, nila, bandeng dan produk bernilai tinggi dan orientasi ekspor terutama Udang Vanamei. Peran KKP dalam hal ini adalah memberikan motivasi; bimbingan teknis, penyediaan benih unggul dan pengawasan agar pembudidaya menerapkan best practices atau cara budidaya yang baik. Disamping itu, KKP perlu meningkatkan jumlah hatchery baik milik pemerintah, pemda maupun masyarakat agar benih unggulan tersedia diseluruh pelosok tanah air.

Kedua, perikanan tangkap perlu didakan perombakan manajen dari semula dengan pendekatan pembatasan izin ditingkatkan juga dengan pembatasan kuota penangkapan. Jumlah izin perlu dikaji dan dikurangai karena indikator kuat sudah terjadi over fishing. Untuk menentukan jumlah izin penangkapan yang optimal dapat dilakukan perhitungan cepat (rapid assessment) atau stock assessment dengan model DEA (Data Envelopment Analysis) cukup dengan menghitung data sample di lokasi pendaratan ikan.  Disamping itu perlu dlakukan rasionalisasi jumlah nelayan dan jangan dibiarkan jumlah nelayan bertambah karena dianggap sebagai mata pencaharian pelarian. Sebagai gambaran jika benar jumlah nelayan saat ini 3 juta orang sedangkan potensi ikan 6,4 juta ton per tahun, artinya tiap nelayan hanya menghasilkan rata-rata per tahun 2 ton atau 5,5 Kg per nelayan per hari. Jika harga ikan hasil tangkapan rata-rata dijual dengan harga Rp 10,000 /Kg maka penghasilan rata-rata nelayan = Rp 55,000 per hari yang tidak mungkin sejahtera. Bandingkan dengan di Malaysia, pendapatan rata nelayan adalah 800 ringgit per bulan atau sekitar Rp 3 juta per bulan.

Ketiga, pemberantasan illegal fishing dan penegakan hukum yang tegas dilaksanakan dengan menerapkan tindakan tegas seperti penenggelaman kapal asing illegal dengan menyelamatkan ABK dan dipulangkan kenegaranya, dilaksanakan dengan S.O.P. yang sudah dibakukan dan sudah sesuai dengan UU Perikanan no 45 tahun 2009. Ketegasan seorang Dirjen PSDKP sangat didambakan dalam rangka menegakan wibawa negara dan hak kedaulatan di ZEE. Menteri Susi sudah dengan tegas menyatakan “jangan lagi ikan kita dicuri orang asing”. Jika tahun 2007-2010 banyak kapal illegal fishing berhasil ditahan dan ditenggelamkan yang berdampak kepada menurun drastisnya kapal illegal dan meningkatnya hasil tangkapan nelayan, sudah waktunya di era sekarang kita kembalikan kejayaan kita di laut.

Keempat, dibangunnya sebuah bank perikanan untuk membantu usaha perikanan rakyat dengan dukungan APBN sebagai collateral. Salah satu faktor penyebab kurang bergairahnya usaha perikanan baik skala kecil maupun menengah adalah sulitnya mendapatkan modal usaha dari bank tanpa jaminan. Bantuan dari KKP dalam bentuk dana hibah dan sarana produksi seperti kapal ikan, kincir air, HDPE tambak udang dll terbukti tidak berhasil dan menciptakan kertergantungan kelompok memanfaatkan bantuan tersebut, tidak menciptakan wirausahawan yang tangguh.