Share it

Kebijakan Menteri Susi tentang moratorium kapal ikan eks asing perlu diacungi jempol, namun pertanyaannya adalah bagaimana pelaksanaannya? Kebijakan ke depannya tentang perizinan perikanan tangkap di laut bagaimana?. Tentu saja harus ada perubahan radikal dari sistem perizinan perikanan yang konvensional berdasarkan jumlah izin dan bisa menangkap seenaknya dengan pungutan yang sangat kecil kepada sistem atau rezim perizinan yang lebih terkontrol dan berdasarkan hasil tangkapan kemudian ditetapkan sistem “production sharing”.

Moratorium dalam dunia perikanan merupakan hal yang lazim dilakukan di berbagai negara sebagai suatu upaya untuk mengendalikan terjadinya over fishing dan menjaga kelestaruian sumber daya ikan. Ada beberapa pendekatan dalam moratorium antara lain: 1) penutupan suatu kawasan berdasarkan musim (seasonal closure); 2) larangan untuk jenis alat tangkap tertentu yang dianggap merusak kelestarian sumber daya ikan, misalnya larangan Trawl; 3) sistem buka tutup sesuai kebutuhan dan 4) penutupan total di wilayah penangkapan dalam waktu tertentu untuk pemulihan stock ikan. Kebijakan moratorium tentu saja harus dibarengi langkah strategis dan taktis yang keluarannya adalah sistem perizinan kapal ikan yang mampu menjaga kelestarian sumber daya ikan; bermanfaat bagi perekonomian nasional dan melindungi hak-hak nelayan kecil yang selama ini terpinggirkan. Kapal eks asing pada kenyataannya merupakan biang keladi terjadinya illegal fishing, transhipment di laut dan penyalah gunaan alat tangkap merusak seperti trawl, jaring dirangkap, panjang jaring jauh melebihi ketentuan dalam SIPI, salah jalur (fishing ground) dan juga membawa kapal lain yang tidak memiliki izin menangkap bersama sama.

Pertama, dilakukan legal audit atau legal due dilligence terhadap status atau keabsahan dokumen kapal eks asing meliputi deletion certificate (sertifikat penghapusan bendera kapal); akte jual beli (bill of sale), sertifikat ukur (measurement certificate) negara asal dan gross akte sertifikat (vessel’s registration certificate) asli negara asal. Deletion certificate dan bill of sale dengan mudah bisa dipalsukan atau dokumen abal-abal, atau diperoleh dari otoritas negara asal dengan cara membayar. Untuk mengecek keabsahannya, KKP (Kementrian Kelautan dan Perikanan) bisa mengirim surat resmi ke Perwakilan RI negara asal, kemudian akan dimintakan resmi tentang status kapal tersebut apakah benar telah dihapuskan status benderanya. Akte jual beli hanya bisa diketahui jika ada bukti  trasnfer bank yang merupakan bukti transaksi bahwa kapal dijual dan beralih kepemilikannya kepada WNI. Bagi kapal-kapal yang terbukti statusnya belum dihapus dari negaranya, SIPI dicabut, kapal dipulangkan dan penanggung jawab perusahaan diproses hukum. Bagi kapal yang memang terbukti sudah beralih bendera Indonesia secara sah maka dilakukan pengecekan status ABK apakah ada yg asing, karena jika ada  berarti kapal tersebut masih milik asing dan dapat dikenakan pidana karena melanggar UU Perikanan no 45 th 2009 pasal 35A.

Kedua,  selama masa transisi dalam periode moratorium (misalkan 3 bulan) harus ada pengawasan di laut dan dipelabuhan perikanan untuk memastikan semua kapal tidak beroperasi dan berada di wilayah pelabuhan perikanan dengan alat tangkap semua berada di dalam palkah kapal dikunci.

Ketiga, dirumuskan peraturan baru usaha perikanan tangkap dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri dengan beberapa prinsip antara lain: 1) membatasi ruang gerak penangkapan ikan di laut dengan menerapkan sistem kawasan atau cluster industri, yaitu ijin penangkapan melekat kepada industri pengolahan yang diberikan daerah penangkapan dengan koordinat yang jelas; 2) jumlah kapal disesuaikan dengan kapasitas industri yang dimiliki dan wajib mendaratkan hasil tangkapannya; 3) harus bermitra denngan nelayan lokal dalam pola inti-plasma dimana armada penangkapan minimal 30% adalah kapal nelayan kecil (di bawah 30 GT); 3) perusahaan membayar ke negara dalam bentuk bagi hasil (production sharing) sebesar 25% dari hasil tangkapan.

Keempat, dibentuk badan pengelola usaha penangkapan yang diberikan mandat untuk melakukan manajemen mulai dari proses perizinan sampai pungutan hasil yang disetorkan ke negara. Lembaga ini akan bekerja berdasarkan pendekatan perusahaan bukan manajemen pemerintahan yang lelet dan terlalu birokratis bertele-tele. Contoh yang berhasil adalah AFMA (Australia Fisheries Management Authority) sebagai lembaga tunggal pengatur ijin dan penghasil uang untuk negara.

Jika sistem baru diterapkan dengan culterisasi industri perikanan pola bagi hasil, sebagai simulasi perhitungan sebagai berikut: 1) data stock ikan adalah 7,3 juta ton/tahun, sudah dimanfaatkan sekitar 4,3 juta ton per tahun, maksimum yang boleh ditangkap sekitar 5,7 juta ton/tahun; 2) jumlah kapal eks asing 1200 kapal dengan kapasitas 100 GT ke atas, produktivitas sekali tangkap 70 ton kali 12 x trip (asumsi trip per bulan termasuk isi BBM) berarti produksi per tahun kapal eks asing lebih dari 1 juta ton; 3) jika diterapkan pola bagi hasil, untuk kapal eks asing saja pemerintah akan mendapatkan bagian 25% x 1 juta ton x Rp 15,000/Kg (harga ikan rata-rata)= Rp 3,75 trilyun. Silahkan dicoba bu Menteri.