Share it

Sektor Kelautan dan Perikanan memiliki legitimasi dua Undang-Undang yaitu UU Perikanan no 31 tahun 2004 yang diamandemen dengan UU no 45 th 2009 dan UU Pesisir dan Pulau-pulau Kecil nomor 27 tahun 2007. Dengan kedua UU tersebut semestinya KKP dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan sistematis dengan program yang jelas dan output kinerja yang dirasakan manfaatnya bagi rakyat. Berdasarkan nomenklatur “Kelautan dan Perikanan”, dapat dipersepsikan bahwa pembangunan Kelautan mengacu kepada UU nomor 27 tahun 2007 meskipun judul UU nya Pesisir dan Pulau-pulau kecil, sementara pembangunan “Perikanan” mengacu kepada UU no 31 th 2004 dengan amandemennya nomor 45 th 2009.


Pembangunan perikanan secara struktural sudah sangat kuat mulai dari UU sampai berbagai peraturan pelaksanaan dengan output kinerja sangat terukur. Demikian pula dengan kelembagaannya sangat jelas mulai dari Ditjen Perikanan Tangkap, Ditjen Perikanan Budidaya, Ditjen P2HP, Ditjen PSDKP, Badan SDM, Badan Karantina dan Pengendalian Mutu serta Balitbang. Artinya sebagian besar struktur Eselon I di KKP melaksanakan tugas UU Perikanan. Hanya Ditjen KP3K yang secara spesifik memiliki tugas melaksanakan UU Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, namun sebagian besar tugas manajemen pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil berada di Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan wewenangnya berdasarkan UU no 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Berbeda dengan Perikanan yang memiliki wilayah pengelolaan  sampai di ZEE, sehingga peran Pemerintah (dhi KKP) lebih dominan. Apabila membandingkan antara “Perikanan” dan “Pesisir dan Pulau-pulau Kecil” dari berbagai parameter layaknya sebuah Kementrian yang mengelola wilayah dan sumberdaya, maka dapat dibuat perbandingan secara kualitatif sebagai berikut:

No Parameter Perikanan Pesisir & P. kecil
1 Wilayah Pengelolaan Jelas, diatur dalam bentuk WPP dengan peta yang jelas, termasuk pembagian kewenangan Pemerintah dan Pemda Diatur dalam UU no 32 th 2004, semua wilayah pengelolaan berada di Kabupaten/Kota
2 Komoditi Sumberdaya yang dikelola Jelas, berupa Sumberdaya Ikan berbagai jenis baik laut maupun air tawar, termasuk pengaturan jenis ikan yg dilindungi Tidak ada kejelasan komoditi yang dikelola baik produk maupun jasa.
3 Pendapatan Negara Bukan Pajak Memberikan PNBP mulai dari Perizinan, Sertifikasi Mutu dan Karantina serta Litbang Tidak memberikan PNBP
4 Pemanfaatan APBN APBN diperuntukan pembangunan infrastruktur, bantuan bagi nelayan dan pembudidaya, pembinaan SDM, peningkatan produksi dan mutu. Pemanfaatan APBN kebanyakan untuk Studi, pembuatan Tata Ruang, Konservasi, bantuan bencana, bantuan langsung dan pemberdayaan masyarakat pesisir
5 Kontribusi thd ekonomi nasional Memberikan sumbangan signifikan thd PDB (sekitar 2,5%); menyerap tenaga kerja besar, menghasilkan efek ganda ekonomi langsung dari hulu sampai hilir Belum ada kontribusi thd ekonomi nasional, hanya dampak tidak langsung yang sulit diukur
6 Indikator kinerja Indikator input, proses dan output sangat terukur, antara lain produktivitas, PDB sektor, devisa, jumlah tenaga kerja. Sulit diukur karena belum mampu menghasilkan program yang berdampak nyata bagi ekonomi dan kesejahteraan.

 

Dari ke enam parameter tersebut, terlihat jelas bahwa sampai saat ini Pembangunan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil belum mampu menghasilkan nilai ekonomi yang bisa dilihat sebagai kontribusi terhadap perekonomian nasional. Pertanyaannya adalah mau kemanakah arah pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil?, apakah akan dilanjutkan pemborosan uang negara dengan output kinerja yang tidak jelas?. Apabila kita mengamati perjalanan UU Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, maka kelembagaan Ditjen KP3K lahir sebelum UU, membuat program seperti PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir) yang populer dan menjadi icon (saat ini sudah dihapuskan dan digantikan PNPM dan KUR) dan program lain seperti SPDN yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Sayangnya pasal tentang HP3 (Hak Pemanfaatan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil) dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan sampai saat ini belum ada revisi UU tersebut. Adanya program PUGAR dan Blue Economy yang diusung oleh Dirjen KP3K justru semakin memberikan kebingungan publik, mau kemana arahnya?.

Konsep Blue Economy digagas oleh Prof. Gunter Pauli seorang Peneliti dari Amerika Serikat, diluncurkan pada tahun 2010 di Hawaii dan akan diadakan pertemuan puncaknya pada bulan Oktober tahun ini di Berlin. Visi dari Blue Economy adalah: “to create 100 million job by 2020”. Lembaga Blue Economy yang dibentuk oleh Prof Gunter Pauli ini bekerja secara sistematis, dimulai dari memilih ribuan inovasi menjadi 100 yang layak dan dipaparkan pada Club of Rome pada th 2009. Dari 100 inovasi tersebut, sepertiganya sudah diimplementasikan di berbagai perusahaan seluruh dunia, sepertiganya berstatus prototype, dan sepertiganya merupakan hasil penelitian yang teruji namun masih memerlukan riset lanjutan untuk menghasilkan produk yang siap dipasarkan. Blue Economy secara konseptual ditujukan untuk menjawab semua kebutuhan dasar dengan apa yang kita miliki. Blue Economy merupakan suatu cara baru dalam merancang business yaitu memanfaatkan sumber daya yang tersedia dalam mengalirkan sitem, dimana limbah suatu produk menjadi input untuk menciptakan suatu aliran uang  (cash flow) baru. Dengan cara tersebut akan tercipta tenaga kerja, modal sosial terbentuk dan pendapatan bertambah, sambil lingkungan untuk menyangga kehidupan kita tidak lagi rusak dan terpolusi. Contoh inovasi produk dari Blue Economy yang sudah dipasarkan antara lain pembuatan plastik dari polusi asap pabrik berupa CO2 yang diproses dengan katalis Cinc dan Cobalt, pembuatan super antena dengan super formula terbuat dari bahan plastik yang jauh lebih murah dari antene dengan bahan logam dll. Intinya Blue Economy berbasis kepada suatu produk barang yang diolah dengan mengadopsi sifat alam dan memanfaatkan yang tersedia disekeliling kita, memanfaatkan apa yg tidak berguna menjadi produk kebutuhan kita. Ada 21 prinsip Blue Economy yang semuanya berbasis alam, intinya semua kebutuhan manusia tersedia di alam, namun perlu dioptimalkan jangan sampai ada yang dibuang. Dari 21 prinsip, yang terkait dengan Pesisir dan Pulau Kecil ada 3 prinsip yang dapat dijadikan acuan, yaitu:

Prinsip nomor 4: “Nature is eveloved from few species to a rich biodiversity. Wealth means diversity. Industrial standarization is contrary”. Artinya alam berevolusi dari sejumlah spesies menuju kekayaan keanekaragman hayati. Sejahtera berarti keragaman. Standarisasi industri merupakan hal sebaliknya.

Prinsip nomor 20: “Nature searches for economies of scope. One natural innovation carries various benefit for all”. Artinya: alam mencari ekonomi yang berlingkup. Begitu inovasi alam dilaksanakan membawa berbagai manfaat bagi semua.

Prinsip nomor 21: “Respond to basic need with what you have, introducing innovation inspired by nature, generating multiple benefits, including jobs and social capital, offering more with less: This is the blue economy”. Artinya: menjawab kebutuhan dasar dengan apa yang anda miliki, memeperkenalkan inovasi yang diinspirasi oleh alam, menghasilkan manfaat ganda, termasuk lapangan pekerjaan dan modal sosial, menawarkan kelebihan dengan kekurangan: Ini adalah ekonomi biru.

Menteri KP menyatakan bahwa KKP mulai mengusung Blue Economy  dan kemudian diikuti oleh Dirjen KP3K mengusung Blue Economy dalam pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil. Konsep yang diusung belum jelas benar, apakah mengadopsi konsepnya Prof Gunter Pauli tersebut atau ada Blue Economy versi KKP?. Jika mengikuti media bahwa salah satu program Blue Economy adalah kawasan Laut Sawu yang sudah dinyatakan sebagai kawasan konservasi, pertanyaannya adalah produk apa yang akan menjadi inovasi?, berapa target tenaga kerja yang diserap dan berapa cash flow yang diharapkan?. Sejauh ini sudah banyak yang dilakukan oleh Ditjen KP3K seperti penetapan berbagai kawasan konservasi laut seperti Kepulaun Banda, Kepulauan Anambas, Kep. Raja Ampat dll., namun belaum ada satupun model pengelolaan yang orsinil menghasilkan perputaran ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Yang ada adalah kegiatan Pariwisata yang terbentuk di kawasan konservasi secara mandiri oleh pihak swasta dimana kertelibatan Pemerintah yang paling dominan adalah Kementrian Pariwisata dalam mempromosikan daerah tersebut.

Banyak potensi gugusan pulau-pulau kecil yang dapat dijadikan model Blue Economy dengan pendekatan pengembangan “cluster wisata-ikan”, menerapkan simbiose antara jasa  Pariwisata dengan produk komoditi Ikan budidaya laut. Konsepnya sederhana: gugusan pulau tersebut dipilih mana yang paling memiliki potensi Pariwisata, yaitu  biodiversitynya tinggi  baik ikan maupun karangnya, pasirnya putih sebagai lokasi eco-resort, pulau yang kurang indah dapat dijadikan lokasi Budidaya Ikan dengan Kerambah Jaring Apung sekaligus sebagai obyek wisata ikan hidup lengkap dengan restonya. Jadi dalam satu gugusan pulau dikembangkan Pariwisata yang ramah lingkungan dan dalam waktu yang sama dikembangkan Budidaya Ikan yang bernilai tinggi seperti Kerapu, Bawal Bintang dll. Contoh paling dekat adalah gugusan Kepulauan Seribu dapat dikembangkan menjadi kawasan khusus pariwisata seperti model di Maldive. Saat ini sedang disusun perencanaan strategis pengembangan Kep Seribu sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata dan Ikan, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2011. Ide tersebut datang dari pihak swasta dan didukung oleh Pemda DKI dan Kementrian Parekraf, ditargetkan tahun depan akan disahkan dan saat ini dalam proses perencanaan.

Di sektor Perikanan, potensi dikembangkannya proyek Blue Economy sangat besar, yaitu dengan memanfaatkan by catch (tangkapan samping) kapal-kapal penangkapan yang beroperasi di Laut Arafura terutama armada Pukat Udang. Saat ini hasil tangkapan samping berupa ikan rucah banyak dibuang oleh kapal-kapal Pukat Udang terutama pada saat palka sudah penuh udang. Tangkapan samping ikan rucah tersebut sangat bernilai jika dijadikan bahan baku tepung ikan agar Indonesia tidak lagi mengimpor tepung ikan dari Chili dan Peru untuk bahan baku pakan ikan, tetapi dapat memperoduksi sendiri tepung ikan. Semua pabrik pakan ikan saat ini masih mengimpor bahan baku tepung ikan untuk produksi pakan ikan, dimana tepung ikan mengambil porsi sekitar 40% dari bahan baku. Itulah penyebab mengapa harga pakan ikan masih mahal sehingga program budidaya ikan tidak bisa maju pesat. Jika saja KKP mengeluarkan kebijakan dan regulasi pemanfaatan ikan rucah dilarang dikonsumsi dan dijadikan bahan baku tepung ikan, maka akan terjadi pertumbuhan industri tepung ikan, pakan ikan akan lebih murah dan pada gilirannya budidaya ikan akan tumbuh pesat. Inilah implementasi sebenarnya dari Blue Economy, yaitu memanfaatkan waste dengan inovasi, menyerap tenaga kerja dan menghasilkan cash flow yang tinggi.

Dirjen KP3K sudah waktunya merubah haluan, reorientasi untuk tidak lagi banyak melakukan studi dan uji coba program, namun fokus untuk membangun kawasan pesisir dan pulau kecil yang menghasilkan ekonomi langsung dan mensejahterakan masyarakat setempat. Gugusan pulau kecil yang berpotensi dikembangkan sebagai cluster wisata-ikan dengan konsep Blue Economy antara lain: Kep Derawan, Kep Seribu, Kep Anambas, Kep Banda, Kep Raja Ampat, Kep Togean, Kep Wakatobi. Faktor determinannya adalah: sudah dikenal dunia pariwisata, dapat dikembangkan budidaya ikan yang berasal dari spesies setempat dan dapat dibangun akses internasional.

Sangatlah mudah mengukur keberhasilan pembangunan peissir dan pulau kecil, paling tidak tiap tahun anggaran  dapat menghasilkan satu cluster pulau kecil yang mulai dibangun menjadi Kawasan Ekonomi Khusus Wisata-Ikan. Apablia ketidak jelasan tetap dilanjutkan maka dapat dipersepsikan sebagai kegagalan.

Dikupas oleh Dr. Aji Sularso, Pengamat Kelautan dan Perikanan