Share it

Presiden Jokowi dan Menteri Kelautan dan Perikanan memberikan statement yang cukup berani yaitu menenggelamkan kapal ikan asing illegal. Pertanyaanya adalah apakah dibenarkan secara hukum dan apakah efektif bisa menghentikan pencurian ikan yang sudah parah?. Bahkan KASAL menyatakan “tunggu dulu” dan Menko Polhukam juga terkesan ragu, justru Menko Maritim tegas menyatakan bahwa kapal illegal bendera Malaysia yang ditangkap di Kaltim akan ditenggelamkan. Artinya petinggi penegak hukum masih ragu terhadap perintah Presiden untuk penenggelaman kapal asing illegal. Keraguan tersebut bisa jadi disebabkan belum memahami betul legalitas hukumnya, tidak tahu persis bagaimana sebenarnya modus operandi KIA illegal di laut dan terbiasa berpikir normatif linier.

Penenggelaman kapal ikan asing illegal dapat dibenarkan menurut hukum berdasarkan Undang-undang Perikanan nomor 45 tahun 2009 pasal 69 ayat (4) yang berbunyi: “Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup”. Secara faktual penenggelaman kapal ikan asing illegal dilakukan antara tahun 2007 s/d 2010 dan sejak saat itu tidak ada penenggelaman kapal illegal karena berbagai alasan, terutama keraguan otoritas penegak hukum bidang perikanan dan adanya persepsi sebagian petinggi negeri bahwa tindakan penenggelam kapal asing illegal merupakan tindakan yang tidak proporsional dan mengganggu hubungan bilateral. Nyatanya selama penenggelaman kapal illegal tidak ada satupun negara yang protes, justru protes terjadi jika ada insiden nelayan asing tertembak atau ditahan terlalu lama dengan proses hukum yang tidak jelas. Hal ini beralasan karena keberadaan kapal illegal tersebut juga merepotkan negara-negara asal karena kapal tidak terdaftar dan banyak mempekerjakan ABK dibawah umur dan menerapkan sistem perbudakan yang bertentangan dengan HAM. Dari perspektif hukum Indonesia atau criminal justice system kapal penangkap ikan yang digunakan untuk kegiatan illegal dapat dipersepsikan sebagai alat untuk melakukan pelanggaran hukum atau kriminal sehingga dalam keadaan tertentu dapat dimusnahkan. Dari kondisi faktual tersebut, pada intinya keputusan penenggelaman kapal ikan asing yang melakukan pencurian ikan di perairan terutama ZEE (zona ekonomi eksklusif) Indonesia yang berbatasan dengan negara tetangga merupakan keputusan diskresi pejabat yang diberikan mandat dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Payung hukum penenggelaman kapal illegal asing merupakan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh kapal pengawas pada saat berhadapan dengan situasi dimana terjadi keadaan sulit karena banyaknya kapal asing sedang menangkap ikan secara illegal, sementara jumlah kapal patroli yang beroperasi di laut sedikit.

Proses amandemen UU Perikanan nomor 45 tahun 2009 dengan memunculkan pasal penenggelaman kapal didasarkan kepada pengalaman bahwa kondisi faktual dan alasan: 1) keberadaan kapal illegal sudah menguras kekayaan sumber daya laut kita dan mengancam kelestarian ikan, pada akhirnya menjadikan nelayan kita makin miskin karena ikan banyak dicuri orang asing; 2) perlu adanya tindakan tegas yang dapat menimbulkan efek jera sebagai bentuk kewibawaan negara berdaulat; 3) ada kondisi yang tidak memungkinkan untuk dilakukan proses adhoc dan membawa kapal ke pangkalan untuk proses hukum secara normatif karena modus kapal illegal asing selalu bergerombol dalam jumlah besar sekitar 20 kapal, sementara jumlah kapal kita sedikit, sehingga perlu diambil 2-3 kapal mereka untuk menampung semua ABK dan dipulangkan ke nergaranya, sementara kapal yang kosong ditenggelamkan agar kapal patroli bisa langsung mengejar kapal lain. Bagi penegak hukum di laut terutama kapal pengawas, ada dua pilihan keputusan ketika menangkap kapal illegal asing terutama di ZEEI dalam jumlah lebih dari satu, yaitu ditengelamkan sebagian kapalnya dan ABK nya dipulangkan dengan kapal yang ada atau kapal-kapal tersebut dibawa ke pangkalan untuk proses penyidikan. Pilihan penenggelaman kapal merupakan pilihan terbaik karena persoalan selesai dan akan menimbulkan efek jera, kapal patroli tidak lagi memerlukan proses membawa kapal yang akan menyulitkan dan memerlukan BBM cukup banyak. Jika kapal-kapal illegal tersebut dibawa ke pangkalan maka akan terjadi pemborosan BBM bagi kapal patroli dan proses hukum masih panjang yaitu penampungan ABK asing selama proses hukum yang bisa memakan waktu lama bisa setahun, biaya makan untuk ABK asing tersebut akan menyulitkan karena tidak ada alokasi APBN yang cukup, belum lagi dalam proses hukum tidak jarang terjadi pembebasan atau keputusan pengadilan yang meringankan dan bahkan jika dilelangpun akan diakali.   Keengganan aparat penegak hukum di laut untuk melakukan tindakan penenggelam kapal asing illegal merupakan alasan yang sulit diterima, mengingat sarana kapal memadai dan anggaran APBN terutama Ditjen Pengawasan KKP saat ini tiga kali lipat dibandingkan era tahun 2009, berarti terlalu banyak anggaran dialokasikan untuk proyek yang tidak perlu sementara anggaran untuk operasi dikerdilkan. Yang aneh proyek pengadaan kapal jalan terus setelah kapal dibeli dinganggurkan di pangkalan untuk pajangan dengan alasan anggaran hari layar sedikit,  padahal yang mengatur  proporsi anggaran  adalah Eselon 1 atau Dirjennya sendiri. Jadi jika Menteri Susi dan Presiden Jokowi sudah menginstruksikan untuk menghabisi kapal illegal asing yang tiap hari mencuri ikan kita, mau tunggu apa lagi.  Ada beberapa alasan yang mendasari perlunya penenggelaman KIA illegal yang tertangkap tangan melakukan pencurian ikan.

Pertama, dari perspektif hukum jelas sudah ada payung hukumnya yaitu UU no 45 pasal 69 diatas yang bunyi pasalnya sangat jelas dan tegas. Dari sisi standard operasi sudah dibuat sebagai penjabaran dari pasal tersebut. Ditinjau dari proses hukumnya, penenggelaman kapal akan langsung selesai karena tidak perlu proses hukum yang bertele tele, ibarat penyakit langsung diamputasi ditempat. Bandingkan jika kapal tersebut harus di adhoc dibawa ke pangkalan kemudian proses akan dimulai dari penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Tidak jarang terjadi masuk angin dan kapal bisa dihukum dengan hukuman ringan atau kalau toh kapal dilelang bisa diatur lelangnya. Belum lagi penahanan ABK asing dalam jumlah besar dan waktu lama akan memerlukan biaya untuk makan tiap hari (index Rp 12,000 per hari); penjagaaan terhadap keamanan kapal dan ABK; kesulitan tempat sandar kapal tahanan; keberadaan ABK asing sering menggangu ketertiban masyarakat karena mereka bukan tahanan jadi hanya penampungan sementara atau ditampung di tempat detention center.

Kedua, secara operasional di laut, penenggelaman kapal tersebut akan sangat efisien dan efektif karena kapal patroli tidak harus kembali ke pangkalan namun bisa memanfaatkan BBM untuk melakukan penangkapan KIA illegal yang lain dan langsung ditenggelamkan.  Alasan utama perlunya penenggelaman kapal dalam operasi pengawasan di laut adalah sudah kronisnya modus pencurian ikan oleh KIA illegal, dimana mereka selalu bergerombol sekitar 10-20 kapal dengan satu kapal komando yang dilengkapi peralatan canggih,  jadi jika harus diproses ke pangkalan maka sebagian besar kapal akan kabur karena kemampuan 1 kapl patroli paling bisa menggeret 5 kapal, karena harus menempatkan ABK kapal patroli di kapal mereka dengan bersenjata.

Ketiga, dengan keterbatasan anggaran untuk mengoperasikan kapal patroli secara intensif, maka jumlah kapal patroli dengan hari operasi melaut yang jauh dari kebutuhan, diperlukan langkah shock teraphy agar dapat memberikan efek jera sehingga pelaku illegal fishing mikir mikir untuk mencuri ikan di perairan Indonesia. Penenggelaman kapal yang didahului dengan pembakaran di era tahun 2007-2010 terbukti sangat efektif dan berdampak pencurian ikan menurun drastis. Hal ini dapat dibuktikan dan dirasakan oleh nelayan di daerah Natuna dan Anambas sejak operasi penenggelaman kapal intensif, hasil tangkapan nelayan meningkat sampai tiga kali lipat.

Melihat situasi dimana masih ada petinggi penegak hukum yang enggan melaksanakan penenggelaman KIA illegal, tidak terlepas dari keberadaan organisasi penegak hukum di laut yang belum solid. Berdasarkan UU Perikanan, penyidik yang diberikan mandat adalah PPNS Perikanan (dalam hal ini dibawah Ditjen PSDKP); TNI AL dan POLRI. Khusus untuk POLRI hanya diberikan kewwenangan di perairan yurisdiksi hukum di wilayah teritorial, sedangkan PPNS (penyidik pegawai negeri sipil) dan dan TNI AL sampai di perairan ZEEI. Saat ini sudah ada UU Kelautan yang salah satu pasalnya adalah pembentukan BAKAMLA yang akan menggantikan peran BAKORKAMLA, dimana akan bertanggung jawab melaksanakan operasi keamanan laut dan jika ada pelanggaran hukum akan diserahkan kepada penyidik yang diatur sesuai UU. Artinya BAKAMLA akan melakukan Komando Operasi Laut dimana semua kapal patroli termasuk pengawasan perikanan dibawah kendali operasi, namun setelah kapal pelanggar hukum ditangkap, penyidikannya diserahkan ke penyidik yang berwenang. Dengan keberadaan BAKAMLA tersebut, kedepannya peran Ditjen PSDKP akan fokus di penyidikan sementara patroli laut akan dibawah komando BAKAMLA.

Penenggelaman kapal dengan SOP (standard operasi prosedur) yang benar dan menperlakukan awak kapal asing dengan manusiawi merupakan tindakan yang tepat, karena akan menimbulkan efek jera; wibawa negara terjaga dan pencuri ikan akan mikir dua kali serta dapat menghemat BBM operasi kapal patroli dan lebih efektif karena tidak perlu menggeret kapal tangkapan ke pangkalan. Artinya kondisi saat ini dengan sudah adanya perintah Presiden dan Menteri KKP serta dasar hukumnya jelas, penenggelaman KIA illegal sudah merupakan keharusan.