Share it

(diterbitkan di Majalah Maritim September 2012)

Rancangan UU Kelautan yang digagas oleh Dekin masih belum jelas kelanjutanya karena dalam berbagai pembahasan masih banyak pihak yang tidak setuju. Pro dan kontra terhadap RUU tersebut terntunya harus dikaji lebih mendalam kenapa dan bagaimana strategi ke depan. Untuk bisa menjawab secara komprehensif kontroversi tersebut perlu kiranya mengungkap eksistensi Dekin dan apa manfaat jika ada UU Kelautan. Kredibilitas keberadaan Dekin selama ini sangat berpengaruh terhadap produk apapun yang dibuat. Apabila kita kilas balik sejarah pembentukan Dekin maka ingatan kita tidak lepas dari mulai terbentuknya Dewan Kelautan oleh TNI AL pada tahun 1990 an berkantor di Mabes TNI AL Cilangkap dan diketuai oleh Laksda TNI Purn Achmad Mohammad. Dewan kelautan versi TNI AL ini berhenti setelah terbentuk Dewan Maritim di era Gus Dur sebagai Presiden, bersamaan dengan lahirnya Departemen Eksplorasi Laut (sekarang menjadi Kementrin Kelautan dan Perikanan).  Perubahan nama dari Dewan Maritim menjadi Dewan Kelautan tentu saja mengundang pertanyaan kenapa?. Dewan Maritim pada saat pembentukan  dan mulai bekerja di era Menteri Sarwono, dimaksudkan untuk memperkuat kebijakan lintas sektor yang aspeknya kelautan, karena keberadaan Departemen Eksplorasi Laut pada waktu itu  perlu penguatan dari sektor lain.

Sebagaimana paraktek sistem perundangan di Indonesia, maka tiap Kementrian atau sektor memiliki tupoksi yang mengacu kepada UU. Contoh masalah Migas baik di darat maupun di laut diatur dengan UU migas; masalah Priwisata baik di darat maupun di laut diatur dengan UU Pariwisata; masalah lingkungan diatur dengan UU lingkungan baik darat maupun laut; masalah konservasi diatur dengan UU no 5 th 1995 baik di darat maupun di laut; masalah Pemerintah Daerah diatur dengan UU no 32 th 2004 baik wilayah darat maupun laut. Dengan kondisi seperti itu sistem perundangan tidak membedakan wilayah darat, laut atau udara namun dibedakan menurut kepentingan tertentu. Berbeda dengan UNCLOS’82 sebagai konvensi internasional yang mengatur resim wilayah laut, hanya berlaku bagi negara kepulauan dan yang diatur lebih banyak pada resim pemanfaatan laut yang bersifat universal dan hak eksklusif negara kepulauan, mengingat banyaknya singgungan kepentingan antar negara.

Beberapa UU yang secara fokus dan spesifik mengatur masalah di  laut antara lain: UU no 6 tahun 1996 tentang perairan; UU no 31 th 2004 dengan amandeman UU no 45 th 2009 tentang Perikanan; UU no 17 th 2008 tentang Pelayaran; UU no 27 th 2007 tentang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.  Sedangkan UU yang mengatur sektor dan menyinggung kelautan antara lain: UU no 5 th 1995 tentang Konservasi; UU no 22 th 2001 tentang Migas; UU no 10 th 2009 tentang Kepariwisataan; UU no 11 th 2010 tentang Cagar Budaya; UU no 32 th 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; UU no 34 tahun 2004 tentang TNI; UU no 3 th 2002 ttg Pertahanan Negara, UU no 26 th 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam stratifikasi perundangan di Indonesia maka urutannya adalah Undang-Undang Dasar 1945; Undang-undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri. Artinya, semua UU dibuat berdasarkan UUD, PP  dibuat berdasarkan UU dan Permen dibuat berdasarkan UU  atau PP. Di daerah berlaku Perda dan Peraturan Kepala Derah. Peraturan yang berada di bawah tidak boleh bertentangan  dengan peraturan diatasnya dan boleh melengkapi sepanjang tidak bertentangan.

Mengingat masalah kelautan sudah diatur tersebar di berbagai UU tersebut, pertanyaannya apakah perlu dibuat UU Kelautan yang mengatur tentang Kebijakan Kelautan?. Pertanyaan berikut ini dapat dijadikan alat uji perlu tidaknya UU Kelautan:

  1. Jika yang dimaksud dalam RUU Kelautan adalah UU pokok yang mengatur koordinasi lintas sektor di laut, apakah bisa suatu UU mengatur UU yang lain? Mengingat diatas UU hanya ada UUD.
  2. Jika urusan Kelautan diatur dengan UU tersendiri, bagaimana dengan urusan di darat dan di udara, apakah juga perlu diatur dalam UU tersendiri?.
  3. Jika RUU Kelautan yang dimaksud merupakan kebijakan nasional dalam mengatur kelautan, apakah lazim dan proporsional suatu kebijakan diatur dengan UU?. Sebagai perbandingan, di Australia sebuah Ocean Policy diatur dengan Perturan Perdana Menteri dan dikelola oleh Divisi Ocean Policy di Kementrian Lingkungan Hidup.
  4.  Apakah masalah kelautan tidak cukup diatur dalam UU yang ada?, mengingat banyak UU yang mengatur kelautan tersebar secara sektoral berdasarkan  kepentingann tertentu di laut.
  5. Apakah sudah diuji dan diaudit berbagai UU yang mengatur kelautan seperti UU Perikanan; UU Pesisir dan Pulau-pulau kecil; UU Pelayaran sehingga diperlukan UU Kelautan?, jangan-jangan semua sudah diatur dalam UU tersebut namun peraturan pelaksanaan dalam bentuk PP, Perpres dan Permen belum dikeluarkan semua sehingga dalam paraktek masih ada yang kosong.
  6. Ruang lingkup apa sajakah yang akan diatur dalam RUU Kelautan?, mengingat hampir semua urusan dilaut mulai pertahanan, keamanan dan ekonomi sudah daitur dalam UU yang ada. Nomenklatur “Kelautan” sulit dijadikan judul UU karena hal yang bersifat spesifik tentang kelautan sudah diatur dalam UU misalnya perikanan, pelayaran, migas, pariwisata, pertahanan. Apakah masih ada hal khusus yang belum diatur?.

Secara kelembagaan, Dekin merupakan lembaga di bawah Presiden dirancang sebagai lembaga perumus kebijakan nasional bidang kelautan yang hasilnya diserahkan kepada Presiden untuk ditetapkan sebagai kebijakan nasional. Oleh karenanya produk yang paling proporsional Dekin adalah Perpres, Inpres atau Kepres tentang Kelautan. Dalam proses pengajuan RUU Kelautan saat ini, Dekin tidak bisa mengajukan langsung kepada DPR jika hal tersebut merupakan inisiatif Pemerintah, oleh karenanya harus menggunakan Kementrian sebagai pengusul (dhi Kementrian Kelautan dan Perikanan).  Dari perspektif KKP, untuk mengusulkan RUU Kelautan terjadi kegamangan, karena saat ini sudah ada dua UU yaitu UU Perikanan no 31 th 2004 dengan amandemen UU no 45 th 2009 dan UU  Pesisir dan Pulau-pulau Kecil no 27 th 2007. Jujur harus dikatakan bahwa KKP pun belum melaksanakan kedua UU tersebut dengan baik, terutama masih banyaknya PP dan Permen yang belum dikeluarkan padahal usia UU tersebut sudah lebih dari dua tahun. Apalagi sebagian pasal yang berkaitan denga HP3 (Hak Pemanfaatan Pesisir dan Pulau-pulau kecil) dalam UU no 27 th 2007 tersebut dibatalkan oleh MK.

Dilihat dari kinerja Dekin sejak berdirinya, belum ada produk signifikan dalam bentuk kebijakan nasional (Perpres) yang merupakan solusi masalah di laut. Pengamatan penulis,  baru ada satu Perpres tentang Hari Nusantara yang jatuh pada tgl 13 Desember dan diperingati tiap tahun, selebihnya baru berupa paper kajian atau draft Kebijakan Kelautan (Ocean Policy) yang belum ditetapkan dalam perundangan. Jika keberadaan Dekin ingin diakui oleh publik dan kredibilitasnya makin baik, maka mau tidak mau Dekin perlu evaluasi apa saja yg dilakukan selama ini dan apa yang akan dilakukan ke depan, mengacu kepada Tupoksi dan semangat pembentukannya sebagaimana diatur dalam Perpres nomor 21 tahun 2007. Fokus kegiatan Dekin dikembalikan kepada tupoksinya adalah merumuskan kebijakan nasional kelautan sebagai masukan kepada Presiden untuk ditetapkan dalam perundangan (Perpres, Inpres). Beberapa langkah strategik Dekin untuk kembali kepada khitahnya antara lain:

Pertama, melakukan kajian mendalam tentang masalah yang menjadi isyu tarik menarik kepentingan, sudah diatur dalam UU namun PP nya belum keluar. Contoh PP tentang Pengawasan Perikanan yang merupakan mandat UU Perikanan dan PP tentang Sea and Coast  yang merupakan mandat UU Pelayaran masih dalam bentuk RPP dan mandeg, karena adanya resistensi pihak tertentu. Dekin dapat menjadi fasilitator dan mediator untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan mengundang Kementrian dan Lembaga terkait  dalam satu forum. Jika memang ditemukan UU sektor tersebut salah atau perlu direvisi, Dekin juga dapat beperan untuk menjadi dapur kajian. Contoh lain adalah konflik pengaturan konservasi di laut antara resim perikanan yang diatur dengan PP nomor 60 th 2009 dan resim Konservasi Kehutanan dalam PP nomor 28 th 2011.

Kedua,  melakukan kajian dan legal audit terhadap semua UU yang mengatur Kelautan apakah ada pasal-pasal yang tumpang tindih dan ada yang belum diatur. Intinya membuat pemetaan yang mendalam terhadap UU yang ada, ketimbang berinisiatif membuat UU baru. Dalam pemetaan tersebut, bisa dibuat tabulasi tiap UU dengan peraturan di bawahnya apakah sudah lengkap. Bagi publik, opini paling sederhana adalah UU yang ada saja masih belum efektif dan teruji, kenapa harus membuat UU Kelautan yang baru. Akan terjadi pemborosan anggaran  dan terjadi resistensi publik.

Ketiga,  jika kebijakan kelautan (ocean policy) sudah menjadi kebutuhan prioritas, maka diusulkan menjadi Peraturan Presiden dan jika nantinya telah dilaksanakan dengan baik dan perlu ditingkatkan status legalnya maka bisa saja diajukan menjadi UU. Hal ini penting untuk membuktikan bahwa memang Kebijakan Kelautan adalah hal yang penting dan teruji efektivitasnya, namun pendekatanya dari Perpres terlebih dahulu dan bukannya langsung menjadi UU.

Pada akhirnya keberadaan Dekin akan dirasakan manfaatnya dan mendapat tempat di masyarakat kelautan jika melaksanakan tugas secara proporsional dan profesional, dan lebih fokus memperkuat keberadaan KKP dalam perumusan kebijakan kelautan yang bersifat sektoral dan multi kepentingan.

Dikupas oleh Dr. Aji Sularso, Pengamat Kelautan dan Perikanan