Share it

Pasca Reshuffle Kabinet, masyarakat perikanan akan bertanya mau dibawa kemana masa depan perikanan Indonesia?. Tentu saja hanya Menteri baru KKP yang bisa menjawab, karena dialah Nakhoda baru dengan banyak harapan baru masyarakat agar Perikanan Indonesia lebih maju. Untuk menentukan haluan kapalnya maka Nakhoda baru perlu melihat apa yang sudah dilakukan pendahulunya, hal yang baik dilanjutkan dan kebijakan serta program yang mendatangkan masalah harus ditinggalkan. Politik pencitraan dengan banyak jargon dan janji tanpa dibarengi bukti program yang kongkrit perlu diganti dengan politik kerakyatan dalam arti orientasi kerja dan hasil untuk rakyat Indonesia.  Penggantian Menteri KKP bisa dipersepsikan bahwa kinerja KKP tidak bagus atau pejabatnya bermasalah secara pribadi. Namun demikian tentu semua berharap Menteri baru dapat membawa KKP ke arah yang lebih baik, sesuai dengan mandat UU Perikanan yaitu untuk mengelola  sumber daya ikan agar lestari dan mensejahterakan rakyat.

Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik (Wikipedia). Politik Perikanan yang dimaksudkan di sini adalah berbagai keputusan dan kebijakan publik yang berkaitan dengan Perikanan dan berdampak kepada kepentingan masyarakat, khususnya para pelaku perikanan. Dengan demikian pejabat yang paling bertanggung jawab terhadap produk politik Perikanan adalah Menteri Kelautan dan Perikanan selaku pembantu Presiden dan sebagai Eksekutif yang mengemban amanat rakyat. Dalam sistem politik Indonesia, Menteri adalah jabatan politik yang tidak perlu mengurus hal-hal teknis, karena hal teknis sudah ditugaskan kepada para Dirjen selaku pejabat karier tertinggi eksekutor teknis. Timbul pertanyaan apa pertimbangan dan dasar atau acuan utama yang digunakan oleh Menteri dalam merumuskan politik perikanan? Atau arah dan kebijakan pembangunan perikanan?. Jawabannya adalah Undang-Undang yang berkaitan dengan masalah Perikanan. Oleh karenanya Menteri KKP dalam perumusan kebijakan, Renstra dan programnya wajib mengacu kepada UU Perikanan, karena UU tersebut sudah merupakan produk bersama DPR dan Pemerintah setelah konsultasi publik dan menampung aspirasi masyarakat. Dalam implementasi UU, Pemerintah menetapkan kebijakan publiknya dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri. Kebijakan publik di luar produk hukum tersebut akan dipertanyakan akuntabilitas dan legalitasnya.

Pada awalnya, Perikanan diatur dalam UU no 9 tahun 1985 yang pada saat itu ditangani oleh sebuah Ditjen Perikanan di bawah Departemen Pertanian. Perkembangan selanjutnya di era reformasi Presiden Gus Dur dibentuklah Departemen Kelautan dan Perikanan dan pada thap  selanjutnya lahirlah UU Perikanan baru nomor 31 tahun 2004 dan kemudian diamandemen dengan UU no 45 tahun  2009. UU tersebut secara lengkap mengatur garis besar kewajiban, kewenangan dan berbagai masalah perikanan yang terefleksi ke dalam struktur organisasi KKP saat ini dengan nomen klatur pejabat Eselon I dan pembagian tugas pokok dan fungsi yang diatur dengan Perpres dan Permen. Esensi tugas Perikanan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah (dhi KKP) adalah pengelolaan sumberdaya perikanan agar lestari dan mensejahterakan rakyat. Arah kebijakan KKP saat ini dengan menggenjot produksi ikan Budidaya dan mengendalikan Perikanan Tangkap di laut sudah benar, namun implementasinya dalam wujud program dan anggaran tidak tepat dan banyak program yang terkesan tidak efisien alias menghamburkan uang rakyat dengan proyek-proyek sarana dan prasarana yang tidak meningkatkan kesejahteraan.

Trend Perikanan dunia, fakta dan data empiris menunjukkan bahwa terjadi penurunan stok ikan laut secara drastis akibat overfishing dan illegal fishing, sementara kebutuhan ikan sebagai sumber protein makin meningkat sebagai dampak meningkatnya jumlah penduduk dunia dan pergeseran preferensi (pilihan) masyarakat dari daging ke ikan. Solusi untuk menutupi kesenjangan antara kebutuhan dan produksi ikan tersebut hanya dengan menggenjot budidaya ikan baik ikan air tawar maupun ikan laut. Estimasi perairan yang potensial untuk budidaya baik air tawar dan air payau diperkirakan sekitar 54 juta ton per tahun, sedangkan budidaya ikan laut dengan jumlah pulau lebih dari 17000 tentu akan menghasilkan angka yang luar biasa. Estimasi statistik produksi ikan budidaya sekitar 10 juta ton per tahun. Bandingkan dengan potensi maksimum (MSY= maximum sustainable yield) perikanan laut kita yang hanya 6,4 juta ton per tahun (angka ini masih diragukan), yang kondisinya sudah overfishing dan illegal fishing belum mampu diatasi serta kondisi nelayan makin memprihatinkan.  Estimasi statistik produksi perikanan laut penangkapan sekitar 4.9 juta ton pe tahun (angka meragukan).

Dari fakta tersebut sudah seharusnya politik perikanan mengarah kepada meningkatkan produksi perikanan budidaya secara significant, mengendalikan perikanan tangkap agar tidak makin overfishing,  memberantas illegal fishing dan meningkatkan nilai tambah produk perikanan. Yang dilakukan KKP selama ini (sejak kepemimpinan Fadel Muhamad) antara lain:

Pertama, menggenjot produksi ikan budidaya dengan program “Mina Politan”, secara konseptual dengan target produksi meningkat 353% dalam 4 tahun sangat rasional. Namun dalam implementasi program dan anggaran selama 2 tahun ternyata tidak ada peningkatan produksi sesuai target dan belum ada contoh keberhasilan kawasan Mina Politan yang di gembar gemborkan. Bukti paling kongkrit dan mudah mengukurnya adalah tidak adanya produksi benih ikan secara besar besaran yang dihasilkan oleh Hatchery baik milik Pemerintah maupun swasta. Sebagai contoh untuk memproduksi ikan Sea bass (kakap putih) sebanyak 1000 ekor diperlukan benih 1200 ekor jika diasumsikan SR (survival rate) atau tingkat bertahan hidupnya 80%. Saat ini untuk memenuhi kebutuhan budidaya Sea Bass dan Bawal Bintang sebagian masih impor dari Taiwan dan Singapore. Minat masyarakat untuk budidaya ikan sangat tinggi karena memang merupakan usaha yang menguntungkan dan menjadi alternatif mata pencaharian. Namun demikian kesulitan dan biaya tinggi ada pada benih dan pakan. Harga pakan mahal karena bahan baku utamanya tepung ikan (fish mill) masih impor. Tepung ikan tidak ekonomis diproduksi di Indonesia karena bahan baku ikan sulit atau terlalu mahal harganya, sebab semua jenis ikan di Indonesia dikonsumsi, jika di LN jenis ikan tertentu tidak dikonsumsi sehingga dimanfaatkan untuk bahan baku. Benih ikan idealnya dapat diperoleh di seluruh penjuru tanah air dengan mudah yang tidak memerlukan transportasi jauh. Kondisi saat ini karena jumlah Hatchery terbatas maka benih menjadi mahal dan tidak menyebar ke seluruh daerah yang memerlukan.

Kedua, mengendalikan perikanan tangkap dimaksudkan agar kondisi yang sudah overfishing tidak makin parah maka kebijakan saat ini sudah benar dengan mengerem jumlah izin. Namun, pada kenyataannya jumlah izin penangkapan yang dikeluarkan oleh KKP maupun Dinas Perikanan di Provinsi dan Kabupaten melebihi tingkat kelesarian dan tidak ada upaya konkrit mengurangi jumlah armada maupun pembatasan alat tangkap yang merupakan bukti bahwa perikanan tangkap dikendalikan. Sejauh ini manajemen perikanan tangkap masih amburadul, tidak jelas arahnya dan tidak berpihak ke nelayan kecil. Buktinya: 1) kapal-kapal eks asing masih merajalela jumlahnya makin banyak, mudah mendapatkan izin dan ikannya langsung dibawa keluar negeri dengan tidak mendatangkan manfaat ekonomi bagi Indonesia; 2) pemberian rekomendasi keberadaan ABK asing di kapal bendera Indonesia oleh Dirjen masih berlangsung meskipun secara tegas UU Perikanan no 45 tahun 2009 melarangnya, yang berdampak makin maraknya illegal fishing; 3) masih banyak agen atau broker yanng mendapatkan alokasi izin penangkapan (SIUP) tanpa harus memiliki pabrik pengolahan atau ikannya diolah di dalam negeri (sekedar formalitas).

Ketiga,  delegitimasi dan pelemahan pengawasan perikanan yang dimulai dari statement untuk mengalihkan pengawasan ke TNI AL (ternyata tidak terjadi), pengalokasian anggaran dengan porsi hanya 8% dari APBN nya KKP yang berujung hari operasi di laut hanya 150 hari, tidak adanya pembangunan sarana pengawasan (kapal patroli tidak bertambah dan kondisi yang ada makin menua) dan tidak adanya direktif yang tegas dari pimpinan pengawasan untuk melakukan tindakan tegas di laut. Hal ini berdampak secara umum pengawasan makin loyo dan tidak lagi banyak kapal illegal asing yang ditangkap dan wibawa pengawasan makin kendor, semuanya berujung kepada kegiatan illegal fishing oleh kapal asing makin merajalela. Selain itu lalu lintas impor ikan illegal juga makin marak baik melalui perbatasan darat maupun liwat laut, yang menunjukkan pengawasan lemah. Kebijakan yang kontroversial justru terjadi dengan ikut serta mengawasi impor garam yang jelas-jelas bukan Tupoksi dan kewenangan KKP.

Keempat, tidak ada kebijakan dan program yang mengindikasikan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi produk ikan. Hal ini terbukti tidak adanya penambahan pabrik pengolahan ikan secara significant, bahkan produksi pabrik pengolahan yang ada tidak lebih dari 50% kapasitas terpasang, karena kekurangan bahan baku. Bahkan beberapa jenis ikan tertentu untuk memasok pabrik pengolahan maupun untuk konsumsi dan pakan ikan, terpaksa mengimpor dari negara lain karena jenis ikan tersebut makin sulit ditangkap di perairan Indonesia, misalnya Kakap Merah,  Mackerel, Cumi, Patin, Kembung. Ekspor-impor ikan merupakan hal wajar karena hukum ekonomi supply VS deman, namun kecenderungan impor ikan makin meningkat harus menjadi pemikiran serius. Indonesia juga masih mengimpor tepung ikan sebagai bahan baku pelet ikan, sehingga harga produk pelet ikan untuk sebagai komponen inti budidaya ikan relatif masih mahal.

Dari pilar utama perikanan yaitu penangkapan dan budidaya di hulu, pengolahan serta pengawasan di hilir tersebut, perlu reorientasi dan focusing agar ke empat pilar tersebut secara simultan dan sinergi bergerak dalam satu kerangka pemikiran dan kebijakan yang integral dan komprehensif. Merupakan PR bagi Menteri baru sebagai Nakhoda KKP yang diberikan tugas untuk memperbaiki, akselerasi serta bekerja dengan kecepatan penuh sebagaimana yang diharapkan oleh Presiden maupun  rakyat. Perikanan merupakan komoditi strategis baik dilihat dari aspek ketahanan pangan (sumber protein), merupakan hajat hidup orang banyak, dapat menjadi andalan devisa negara dan PDB serta sumber ekonomi dan mata pencaharian rakyat banyak. Sementara itu, sampai saat ini belum ada satupun komoditas Kelautan non Perikanan yang dapat dikelola oleh KKP sebagai sumber ekonomi, karena hampir semuanya sudah menjadi kewenangan dan Tupoksi Kementrian lain. Oleh karenanya, apabila sektor Perikanan dijadikan unggulan program kerja KKP dengan kebijakan yang fokus dan berorientasi kerakyatan (pro poor, pro job dan pro growth), maka Sektor Perikanan akan mendapatkan tempat di hati masyarakat dan menjadi  mainstream pembangunan nasional.

Beberapa hal penting yang dapat dijadikan pertimbangan Menteri baru dalam menyelesaikan masa bakti tiga tahun ke depan adalah:

Pertama, melakukan review terhadap APBN, program, anggaran dan sasaran strategis yang sudah ditetapkan dalam Renstra lima tahunan agar lebih realistis dan porsi anggaran antar unit Eselon I Teknis yang lebih rasional dan proporsional. Prioritas utama harus diperuntukkan kepada Perikanan Budidaya untuk dapat menjadi produsen terbesar di ASEAN, karena dengan produksi ikan meningkat tajam akan membawa multiplier effect ekonomi yang luar biasa.

Kedua, meninjau kembali proyek-proyek yang menggunakan anggaran besar terutama pembangunan sarana dan parasarana yang kurang langsung bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti program bantuan 1000 kapal nelayan, pembangunan pelabuhan yang belum dijamin efektifitasnya dan pengadaan fasilitas kantor yang terkesan mewah. APBN diarahkan untuk memberikan stimulus dan insentif agar pelaku usaha rakyat dapat tumbuh berkembang, misalnya: subsidi bunga bank bagi modal kerja usaha perikanan, mengalokasikan dana penjaminan Bank bagi kredit nelayan dan pembudidaya kecil, subsidi pakan ikan, insentif bagi nelayan yang menggunakan alat ramah lingkungan dll. Program-program bantuan yang tidak perlu dan menjadikan masyarakat bergantung dan menjadi tidak produktif agar dihapuskan.

Ketiga, penajaman Tupoksi  KKP terutama sektor perikanan yang memang mandat UU nya sangat jelas dengan empat pilar yaitu Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap, Pengolahan Hasil dan Mutu Produk dan Pengawasan Perikanan. Sementara itu unsur pendukung seperti Litbang, Pengembangan SDM, Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil harus fokus agar mengarah kepada kebutuhan empat pilar tersebut.

Keempat, melakukan evaluasi implementasi UU yang merupakan mandat utama kepada KKP yaitu UU no 31 tahun 2004 dengan amandemennya UU no 45 tahun 2009 tentang Perikanan, UU no 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Saat ini masih banyak peraturan perundangan turunan dari UU tersebut yang belum dibuat oleh KKP baik Peraturan Peemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres) maupun Peraturan Menteri (Permen). Seharusnya pembuatan peraturan perundangan tersebut secara intensif dan bertahap dibuat berdasarkan prioritas, terutama yang berkaitan dengan kepentingan publik dan perlu penjabaran pasal yang harus diberlakukan. Contohnya adalah sampai saat ini belum ada Permen tentang Penetapan Jumlah Tangkapan yang diperbolehkan (JTB), sesuai dengan UU no 31 tahun 2004 pasal 7, padahal ketentuan tersebut sangat diperlukan untuk dijadikan dasar dalam menentukan jumlah izin penangkapan (SIPI = Suran Izin Penangkapan Ikan). Akibat tidak adanya Permen tersebut, maka Ditjen Perikanan Tangkap mengeluarkan izin dengan acuan yang sangat subyektif sehingga berdampak overfishing. Contoh lain, UU no 45 Tahun  2009 Pasal  35A UU  yang berbunyi “Kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara RI wajib menggunakan Nakhoda dan ABK berkewarganegaraan Indonesia”, tidak dilaksanakan dan saat ini secara formal masih banyak ABK asing yang diizinkan secara resmi tercantum dalam SIPI, hal ini berakibat illegal fishing makin marak dan ikan hasil tangkapan langsung dibawa ke luar negeri. Demikian pula, PP tentang Pengawasan Perikanan sampai saat ini belum ditetapkan, masih draft yang tidak diperjuangkan oleh Menteri karena alasan yang tidak jelas, seharusnya paling lambat 2 tahun sesudah UU no 31 ditetapkan, akibatnya kegiatan Pengawasan menjadi kurang legitimate.

Kiranya harapan tinggal harapan, masa depan Perikanan sangat tergantung dari Nakhoda dalam mengemudikan KKP karena peran KKP merupakan faktor determinan dalam menjadikan Perikanan Indonesia sebagai leader di ASEAN. Oleh karenanya tidak ada pilihan lain kecuali memilih Politik Perikanan yang pro rakyat, untuk kesejahteraan rakyat dan berpihak kepada bangsa sendiri dengan mengibarkan Merah Putih di perairan kita dan menjauhi Politik Pencitraan yang hanya heboh dalam berjanji namun sepi dalam realitas.

Dikupas oleh Dr. Aji Sularso, Pengamat Kelautan dan Perikanan