Share it

Kisruh pemberian bantuan kapal untuk nelayan dalam program “Inka Mina” dimana Pemerintah memberikan bantuan 1000 unit kapal nelayan secara bertahap dengan ukuran 30 GT (gross tonage), terbukti merupakan kebijakan yang keliru dan tidak tepat sasaran. Fakta-fakta yang dimuat di berbagai media menunjukkan kegagalan antara lain: kapal tidak dioperasikan oleh kelompok penerima dengan berbagai alasan (tidak ada biaya dan kapal tidak cocok), peralatan belum lengkap sehingga belum siap dioperasikan, perizinan (SIUP dan SIPI) belum selesai, dll. Dilihat dari proses lahirnya kebijakan tersebut banyak celah kelemahan secara prinsip, jika dihadapkan kepada kondisi perikanan di laut secara global maupun kondisi di perairan Indonesia itu sendiri.


Pertama, ide lahirnya kebijakan tersebut dipicu oleh inisiatif Gubernur Jawa Tengah yang memberikan bantuan kapal penangkapan kepada Koperasi, dimana kapal tersebut didanai oleh anggaran CSR (corporate social responsibility) PT. Pelindo. Konsepnya,  kapal berukuran 30 GT diberikan kepada kelompok. Problem yang dihadapi nelayan di Jawa Tengah adalah makin sulitnya menangkap ikan di daerah pesisir Pantura, oleh karenanya didorong untuk menangkap ikan ke perairan yang lebih jauh sampai ke ZEE. Dari beberapa kapal bantuan tersebut terbukti membuahkan hasil yang menggembirakan karena kelompok nelayan merasa terbantu dan hasil tangkapannya bagus. Keberhasilan tersebut selanjutnya dipaparkan ke Presiden dan Menteri KKP dan dijadikan program nasional bantuan 1000 kapal dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan nelayan, sehingga program tersebut menjadi program KKP dengan target 1000 kapal dimana harga per unit Rp 1.5 M, total nilai proyek Rp 1,5 Trilyun dengan APBN secara bertahap.

Kedua,  kondisi perikanan Indonesia saat ini secara umum mengalami overfishing  (tangkap lebih),  yang ditandai dengan:  makin menurunnya hasil tangkapan per kapal di hampir semua jenis alat tangkap dan di semua wilayah penangkapan; hari operasi melaut tiap kapal makin lama; ukuran ikan yang ditangkap makin kecil dan makin langkanya jenis ikan tertentu (seperti kakap Merah, layur, Kembung). Kondisi ini diperparah lagi dengan maraknya illegal fishing oleh kapal asing yang tentu berpengaruh langsung terhadap menurunnya hasil tangkapan nelayan kita. Di tengah kondisi tersebut dengan upaya pengawasan di laut makin kendor, kebijakan penambahan armada 1000 kapal merupakan hal yang tidak “make sense”, karena akan menjadikan nelayan kita berebutan ikan dengan nelayan asing yang dari sisi teknologi akan kalah dan tentu akan memicu konflik di laut. Dalam kondisi perikanan yang overfishing, seharusnya justru  kebijakan yang  tegas dan tepat adalah  pengurangan armada penangkapan agar sumberdaya ikan ada waktu untuk memulihkan stock. Tentu saja kebijakan pengurangan harus berpihak ke armada nasional, yaitu hapuskan semua kapal-kapal eks asing yang beralih bendera Indonesia yang dioperasikan oleh broker, yang selama ini masih mempekerjakan ABK asing dan merupakan salah satu pemicu illegal fishing. Selanjutnya, hanya armada asli Indonesia yang diberikan SIPI sehingga kebiajkan seperti itu akan mendukung program bantuan 1000 kapal. Ringkas kata, program bantuan 1000 kapal ukuran 30 GT adalah untuk menggantikan armada eks asing dan bukan untuk mengganti nelayan artisanal. Dengan kata lain bantuan 1000 kapal adalah bagian dari program nasionalisasi Armada.

Ketiga, jika program bantuan 1000 kapal diuji tingkat urgensi dan prioritasnya, timbul pertanyaan apakah benar bahwa nelayan kita membutuhkan bantuan kapal dari Pemerintah?. Fakta menunjukkan bahwa selama ini yang menjadi problema nelayan dalam menangkap ikan adalah: 1) sebagian besar nelayan merupakan  nelayan artisanal (melaut harian) menggunakan kapal kecil milik sendiri atau  pekerja di kapal besar (ukuran 20 GT keatas) sebagai ABK dalam kerjasama usaha   bagi hasil dengan pemilik kapal atau Saudagar, jadi bantuan tersebut akan berpindah kepemilikan kepada yang memiliki dana; 2) komponen biaya terbesar adalah BBM yang selama ini sudah mendapatkan harga subsidi Pemerintah, namun biaya operasional makin meningkat sementara hasil tangkapan makin menurun; 3) kesulitan utama adalah modal kerja untuk melaut karena semua nelayan tidak punya uang cash dan berharap penghasilannya setelah menangkap di laut, sehingga sebagian besar dibayari saudagar dulu atau pinjam ke tengkulak dengan bunga tinggi, karena tidak ada Bank yang mau nalangi (nelayan dianggap tidak Bankable). Jelas bahwa tidak ada urgensi APBN dihamburkan untuk memberikan bantuan yang tidak diperlukan, seharusnya anggaran tersebut bisa dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih urgent, misalnya bantuan modal (subsidi bunga modal), pengadaan induk secara massal dan penambahan hatchery untuk mendukung program mina politan, menciptakan penyangga harga ikan. Sedangkan jika memang nelayan perlu bantuan kapal, dapat dimanfaatkan kapal sitaan hasil operasi pengawasan yang terbengkalai, cukup didanai untuk merehab kapal-kapal tsb dengan biaya yang tidak begiru besar.

Kelima, meniti rasionalitas dan pendekatan yang digunakan dalam pengambilan keputusan tersebut,  tidak dilakukan proses simulasi skenario dilihat dari dampaknya terhadap kelestarian sumber daya dan manfaat ekonomi bagi nelayan sendiri. Kebijakan diambil asal-asalan dengan hipotesa dan asumsi yang tidak masuk akal, misalnya: 1) tidak terjadi penambahan GT kapal karena kelompok penerima harus menukar kapal yang jumlah GT nya sama dan kapal tersebut tidak boleh digunakan untuk penangkapan kenyataan konsep ini tidak berjalan; 2) KKP melimpahkan proyek pengadaan ke daerah penerima dan lepas tanggung jawab, padahal kapal 30 GT izinnya dikeluarkan oleh Dirjen Perikanan Tangkap, akibatnya meskipun kapal sudah jadi namun belum dapat dioperasikan karena harus menyelesaikan proses izin yang tidak mudah karena operatornya harus siap dana dan siap kelembagaannya; 3) KKP berasumsi bahwa penambahan Armada akan meningkatkan produktivitas, ternyata tidak terjadi karena kondisi perikanan sudah overfishing dan illegal fishing masih tinggi. Penambahan armada akan meningkatkan produktivitas dan pendapatan neleyan hanya terjadi pada perikanan yang kondisinya masih underfishing.

Keenam, menyerahkan proses pengadaan di daerah dimana daerah diberikan anggaran dan dibekali pedoman akan memiliki kerawanan tinggi dilihat dari akuntabilitas dan efisiensi biaya. Hal ini disebabkan konstruksi dan harga kapal akan bervariasi di tiap provinsi, tergantung dari kejujuran dan profesionalisme panitia pengadaan barang. Hal ini terbukti terjadi antara provinsi satu dengan lainnya ada  perbedaan mencolok masalah spec tech dan kualitas kapal padahal alokasi sama yaitu Rp 1.5 M per unit. Tentu saja akan mengundang pihak auditor maupun orang awam untuk mencurigai kalau kapal yang kurang bagus bisa dicurigai terjadi mark up harga dll.

Boleh dikata dari anggaran untuk bantuan kapal yang sudah direalisasikan sebesar Rp 90 Milyar belum ada indikasi kapal yang menunjukkan efektivitas dan produktivitasnya untuk menghasilkan ikan yang dapat mensejahterakan nelayan. Cara untuk mengukurnya menggunakan parameter yang sangat jelas yaitu membandingkan hasil dengan biaya pembuatan sebesar Rp 1.5 M. Parameter yang dijadikan alat ukur hasil antara lain: jumlah ikan yang ditangkap tiap trip penangkapan (CPUE = Catch per Unit of Effort); hasil penjualan ikan  (total penangkapan kali harga ikan), selanjutnya diperbandingkan dengan total biaya operasional. Apabila angka  perbandingan antara hasil penjualan ikan dengan biaya operasi penangkapan lebih dari satu maka terjadi laba kotor yang akan merupakan pendapatan nelayan. Perhitungan tersebut sudah dibantu tidak ada pembebanan nilai depresiasi kapal karena dianggap hibah.

Bandingkan apabila APBN senilai Rp 90 Milyar tersebut digunakan untuk jaminan pinjaman ke Bank dimana kapal nelayan selanjutynya dapat meminjam ke Bank yang semula pinjam ke tengkulak dengan bunga tinggi (rata-rata 30%), akan terserap ratusan kapal ukuran 30 GT beroperasi dengan nlai bantuan yang dinikmati nelayan adalah selisih bunga di rentenir dan bunga Bank, berarti ada subsidi untuk modal kerja sebesar (30% bunga rentenir dikurangi 12% bunga Bank) sama dengan 18%. Uang modal senilai Rp 90 M tersebut tidak akan berkurang atau hilang karena ditempatkan di Bank hanya sebagai jaminan dan dapat digulirkan seperti pola Swa Mitra Mina.

Pertanyaannya kemudian adalah apakah program ini perlu dilanjutkan atau cukup dihentikan dengan menyelesaikan anggaran Rp 90 M tersebut?. Jawaban terbaik menurut penulis adalah hentikan dulu dan adakan evaluasi secara cermat dilihat dari manfaatnya apakah sesuai yang diharapkan. Apabila setelah dievaluasi terbukti semua proses berjalan dengan baik dan mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan nelayan, maka bisa saja program tersebut dilanjutkan. Jangan sampai memaksakan program gagal dengan resiko tinggi dan tidak akuntabel.

Beberapa kebijakan penting yang perlu diambil untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan saat ini adalah:

Pertama, memberikan jaminan kepada nelayan agar daerah penangkapan yang diberikan izin merupakan daerah produktif yang hasil tangkapannya dapat memberikan harapan bagi pendapatan yang memadai. Oleh karenanya perlu diambil kebijakan tegas rasionalisasi dan nasionalisasi armada perikanan dengan dua tujuan utama, yaitu menurunkan jumlah armada kapal sampai jumlah yang optimal dan mencabut semua izin penangkapan kapal eks asing untuk digantikan oleh kapal asli Indonesia dengan ABK 100% Indonesia. Kapal eks asing yang sudah terlanjur beralih bendera diberikan waktu untuk dihapuskan dan diganti dengan kapal asli buatan dalam negeri. ABK asing yang masih ada di kapal bendera Indonesia harus diganti dengan ABK Indonesia sesuai UU perikanan. Kebijakan ini akan berdampak positif bagi perekonomian perikanan secara umum baik penyerapan tenaga kerja maupun hasil tangkapan ikan akan didaratkan di Indonesia.

Kedua, APBN yang  jumlahnya relatif  tidak besar di KKP seharusnya dimanfaatkan untuk memberikan stimulus bagi input produksi yang selama ini menjadi beban dan penyebab ekonomi biaya tinggi  terutama bagi nelayan dan pembudidaya secara langsung, misalnya subsidi bunga modal, subsidi harga pakan, subsidi benih ikan, dan perbaikan handlin ikan di kapal dan di pelabuhan perikanan. Kebijakan ini akan mengurangi input biaya dan menaikan pendapatan. APBN yang dihabiskan untuk proyek sarana dan prasarana yang tidak langsung berkorelasi dengan kesejahteraan akan mendelegitimasi peran KKP.

Ketiga, memulihkan stok ikan dengan moratorium kapal eks asing, menerapkan kebijakan ketat buka tutup musim penangkapan, mengurangai atau menghapuskan  jenis alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti Pukat Ikan dan Purseine. Dalam waktu yang bersamaan upaya pemberantasan illegal fishing harus intensif dan membuat efek jera agar perairan Indonesia bebas pencurian dan dinikmati oleh nelayan bangsa sendiri.

Dikupas oleh Dr. Aji Sularso, Pengamat Kelautan dan Perikanan