Share it

Salah satu program yang dilontarkan oleh Menteri KP Cicip adalah “industrialisasi perikanan”, pertanyaannya: industrialisasi yang bagaimana?. Mengusung program industrialisasi tentu harus mengetahui status terkini (road mapnya) dan apa target ke depan. Industrialisasi Perikanan dapat dimaknai sebagai kegiatan untuk memberikan nilai tambah ikan yang berasal dari laut maupun perairan air payau dan tawar. Jika ikan djual secara utuh tanpa proses nilai tambah maka tidak bisa dikatakan industri. Pada dasarnya industri dikategorikan dalam industri primer, sekunder dan tertier. Industri perikanan primer adalah industri perikanan di hulu untuk menghasilkan ikan yaitu penangkapan maupun budidaya. Industri sekunder adalah industri pengolahan ikan dalam berbagai bentuk seperti loin, kaleng dan makanan. Industri tertier adalah industri jasa perikanan seperti transportasi ikan, restoran dll. Yang menjadi domain KKP berdasarkan Undang-undang adalah industri di tingkat primer, sementara di tingkat sekunder dan tertier menjadi domain Kementrian Perindustrian dan Perdagangan.

Pada tahun 2010, FAO merilis data terkini hasil statistik perikanan dunia tahun 2008 dalam “World Review of Fisheries and Aquaculture” dimana produksi perikanan dunia sebesar 145,1 juta ton per tahun, terdiri dari perikanan tangkap 90 juta ton per tahun dan Budidaya sebesar 55.1 juta ton per tahun.  Industri penangkapan ikan Indonesia menduduki ranking tiga dunia sebesar 5 juta ton/tahun sesudah RRT sebesar 14,8 juta ton/tahun dan Peru sebesar 7,4 juta ton/tahun. Industri budidaya terbesar adalah RRT dengan produksi sebesar 32,7 juta ton per tahun, disusul India 3,479 juta ton/tahun, Vietnam 2,462 juta ton/th dan Indonesia 1,69 juta ton/th. Yang perlu dicatat adalah pertumbuhan produksi ikan budidaya Vietnam sebesar 16,4% rata-rata per tahun, RRT 9,4%, India 7,1% dan Indonesia 7%. Artinya akselesari industri budidaya Indonesia jauh tertinggal dibandingkan Vietnam.  Sementara itu, produksi perikanan tangkap tidak mengalami pertumbuhan karena di berbagai kawasan dunia sudah mengalami over fishing dan over exploited. Indonesia tidak ada pilihan lain dalam rangka industrialisasi sektor primer adalah dengan menggenjot perikanan budidaya dan meningkatkan nilai tambah perikanan tangkap dan menerapkan manajemen yang ketat. Potensi lahan budidaya baik perairan laut maupun darat mencapai 60 juta ton/tahun dengan produksi yang hanya 1,69 juta ton, artinya produksi tidak lebih dari  3% potensi. Produksi perikanan tangkap angkanya dapat dinaikan hanya jika illegal fishing dapat ditekan. Bayangkan jika jumlah kapal yang IUU (illegal, unreported dan unregulated) sebanyak 2000 kapal dengan produksi per tahun rata-rata 300 ton/kapal/tahun, maka pencatatan produksi perikanan tangkap akan naik sebesar 600,000 ton per tahun. Oleh karenanya pengawasan harus ditingkatkan dengan meningkatkan operasi kapal pengawas di laut.

Kondisi perikanan tangkap sudah sangat mengkhawatirkan, dimana terjadi overfishing, illegal fishing dan over capacity yang berdampak industri di sektor ini sudah tidak menjanjikan. Indikator nyata yang dialami pelaku usaha penangkapan adalah makin tingginya marjinal biaya operasional untuk menghasilkan satu unit produksi ikan, yang ditandai  dengan makin lamanya hari melaut untuk memenuhi palka ikan, berlaku semua jenis alat tangkap di semua WPP. Apabila dibiarkan terus tanpa ada perubahan manajemen dan kebijakan pengendalian penangkapan dan pengurangan armada kapal ikan, tidak tertutup kemungkinan dalam jangka lima tahun industri penangkapan akan collapse dan para nelayan makin sulit mencari nafkah. Oleh karenanya, penangkapan ikan harus melakukan langkah pengurangan Armada sampai titik yang optimal (bukannya malah menambah jumlah kapal); meningkatkan nilai tambah dengan cara meningkatkan kualitas handling ikan di kapal dan menerapkan manajemen ketat dengan sistem kuota, moratorium dan pembatasan alat tangkap yang tidak sustainable (pukat ikan, purseine). Pukat Ikan pada faktanya menangkap semua jenis ikan sampai dasar karena mudah dimodifikasi menjadi trawl dengan memasang pemberat, sementara Purseine banyak menangkap ikan baby Tuna yang berdampak langsung menurunnya produksi Tuna. Dalam hal handling di kapal, kurangnya edukasi dan kepedulian pembinaan membuat hasil tangkapan nelayan Indonesia berkualitas lebih rendah dibandingkan dengan hasil tangkapan kapal Thailand. Sebagai gambaran, kapal Indonesia eks Thailand yg diawaki ABK Thailand ikannya dijual dipasar masih dalam kondisi segar dan kualitas 1, misalnya untuk jenis Tongkol per Kg bisa mencapai Rp 20,000 sedangkan dari kapal nelayan Indonesia harganya per Kg Rp15,000. Terjadi perbedaan harga yang cukup significant. Artinya jika ada kepedulian dalam pembinaan dengan sentuhan dalam handling, dapat meningkatkan pendapatan nelayan secara langsung. Terjadinya ekspor ikan utuh (whole fish) yang dilakukan oleh kapal Indonesia eks asing menggunakan kapal angkut merupakan fakta yang tidak pernah mendapatkan perhatian dari KKP. Hal ini disebabkan lemahnya kebijakan perizinan yang dengan mudah memberikan SIPI (Surat Izin penangkapan Ikan) dan SIKPI (Surat izin Kapal Pengangkut Ikan) tanpa ada rasionalitas dan keberpihakan nasional yang jelas. Fakta menunjukan semua kapal eks asing yang menangkap ikan di Indoneisa, langsung dibawa ke luar untuk mempertahankan industri sekunder di negaranya, padahal syaratnya harus didaratkan dan dilaporkan di Indonesia dan sebagian jenis ikan untuk menghidupi industri pengolahan ikan nasional. Sungguh suatu ironi di satu sisi industri pengolahan nasional kekurangan bahan baku, sementara bahan baku ikan dari perairan kita dibiarkan dibawa ke luar. Jadi, di sektor primer industri perikanan tangkap, yang harus dilakukan adalah meningkatkan nilai tambah,  menyetop ikan yang dibawa keluar kecuali yang memang bernilai tinggi seperti Tuna dan  memberantas illegal fishing.

Industri primer perikanan budidaya saat ini sedang mengalami trend  positif meningkatnya produksi tiap tahun, meskipun masih ketinggalan jauh dari RRT dan Vietnam. Belum membudaya nya perikanan budidaya disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: dunia perbankan masih menganggap resiko tinggi sehingga tidak mudah memperoleh kredit usaha, harga pakan masih mahal dan penyediaan benih masih sulit. Budidaya ikan merupakan usaha yang quick yield (ROI cepat) dengan profit marjin positif (kecil ke besar tergantung jenis ikannya), manageble (produksi bisa diprediksi, pendapatan dan biaya hitungannya rasional) dan lahan tersedia tidak terbatas. Dalam hal produksi, kebijakan perlu dipilah menjadi dua kelompok, yaitu ikan yang bernilai tinggi untuk ekspor seperti Udang, Tuna, Kerapu hidup, Seabass (kakap putih), Bawal Bintang dan ikan untuk meningkatkan konsumsi rakyat antara lain Bandeng, Nila, Gurame, Mas, Lele. Selain untuk konsumsi, maka jenis ikan budidaya bernilai ekonomis lebih rendah dengan profit marjinal kecil sangat potensial untuk mendukung industri sekunder pengolahan. Untuk budidaya air laut dengan menggunakan Kerambah Jaring Apung yang menghasilkan ikan bernilai tinggi, rasio tenaga kerja yang dibutuhkan rata-rata setiap ton produksi per tahun menyerap tenaga kerja 1 orang, sedangkan budidaya ikan darat dengan kolam dan tambak akan menyerap tenaga kerja dua kali lipat. Dari data statistik terkini, untuk perikanan budidaya, dengan produksi ikan 1,69 juta ton/th menghasilkan jumlah RTP (rumah tangga perikanan) 1,38 juta. Artinya pada tiap ton produksi budidaya mampu memberikan penghidupan satu rumah tangga (setara 4 orang, asumsi 1 RTP ada 4 orang anggota keluarga). Jika produksi budidaya ditargetkan 3 juta ton per tahun maka  akan menyerap tenaga kerja minimal 3 juta RTP atau setara 12 juta orang. Bandingkan dengan perikanan tangkap, dengan produksi 5 juta ton per tahun, jumlah RTP = 913,788 atau dibawah satu juta berarti setiap 5 ton produksi menyerap satu RTP atau 4 orang. Jumlah nelayan dan pembudidaya menurut catatan FAO adalah 4,97 juta orang. Dari gambaran tersebut jelaslah bahwa kebijakan yang tepat dalam industrialisasi perikanan sektor primer adalah menggenjot budidaya, karena dampak ganda bagi kesejahteraan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja lebih besar dibandingkan perikanan tangkap. Disamping itu budidaya ikan jauh lebih menjanjikan dengan perencanaan usaha yang lebih predictable dan manageble, ditambah lagi peluang peningkatan produksi memang hanya budidaya.

Di sektor industri perikanan sekunder yaitu pengolahan ikan, sebagian besar pengolahan ikan untuk ekspor, sedangkan untuk konsumsi lokal pada umumnya yang langsung dikonsumsi seperti pindang, presto dan ikan frozen. Melihat trend dunia, pengekspor produk ikan terbesar adalah RRT, disusul Norway dan Thailand. Bandingkan dengan negara tetangga, Thailand merupakan produsen ikan kaleng terbesar dunia dan  menjadi eksportir terbesar ketiga dunia termasuk Indonesia mengimpor ikan produk olahan dari Thailand sementara bahan baku ikanya 70% berasal dari perairan Indonesia (baik ditangkap secara legal maupun illegal). Phillippine merupakan negara produsen Tuna dan sejenisnya terbesar di dunia dengan ekspor ikan loin dan kaleng, sebagian besar ke Amerika dan Eropa, bahan baku ikan sebagian besar ditangkap di perairan Indonesia (legal maupun illegal). Posisi Indonesia dalam industri sekunder pengolahan ikan memang masih tertinggal dibandingkan negara negara tersebut disebakan oleh beberapa hal: banyaknya ikan yang ditangkap illegal atau legal untuk diproses di negara lain (artinya ikan Indonesia banyak diolah di negara lain); kurang keberpihakan Pemerintah terhadap industri pengolahan (ekonomi biaya tinggi, tidak adanya insentif fiscal dan ketidak pastian pasokan ikan bahan baku); biaya transportasi ikan untuk ekspor relatif lebih mahal dibandingkan dengan negara lain sehingga kurang kompetitif. Industri perikanan sekunder ini memiliki peran penting disamping meningkakan PDB perikanan nasional juga menyerap tenaga keerja dalam jumlah besar. Rasio menurut estimasi FAO, jika perikanan tangkap menghasilkan 1 orang pekerja, maka ikan yang diolah akan menghasilkan 3 orang tenaga kerja.

Di sektor industri perikanan tertier terutama transportasi ikan dan pemasaran (packaging, diversifikasi produk dll), juga belum digarap serius dan cenderung kalah bersaing dengan negara lain. Unit cost pengangkutan ikan baik lewat udara maupun laut relatif masih lebih mahal  dibandingkan dengan negara lain sehingga daya saing penjualan di pasar global kalah. Demikian pula dengan packaging dan diverfisikasi produk ikan masih rendah, cenderung ekspor whole fish dan dijual fresh atau frozen sedangkan diversifikasi produk akhir untuk konsumsi kalah dibandingkan Thailand dan Malaysia. Terjadi anomali dalam perdagangan ikan, terutama ekspor-impor, dimana Indonesia sudah mulai kebanjiran ikan yang seharusnya atau dulunya ditangkap atau dibudidayakan sendiri, antara lain ikan Layang/Kembung, Salem (mackerel), Patin (nama samaran impor ikan Dori dari Vietnam), Kakap Merah (dari New Zealand).

Melihat potret industri perikanan baik di sektor primer, sekunder dan tertier di atas, maka kebijakan KKP perlu dofokuskan dan diprioritaskan pada empat hal sebagai berikut:

Pertama, langkah drastis pengendalian penangkapan dengan reformasi manajemen dan sistem perizinan terutama dalam hal penetapan jumlah armada,  menerapkan manajemen ketat (kuota, moratorium), dan meningkatkan nilai tambah dengan handling dan pelayanan pelabuhan yang prima dan hygienis.

Kedua, menggenjot produksi budidaya dengan mengutamakan jenis ikan bernilai tinggi dengan program produksi benih secara besar-besaran (meningkatkan jumlah Hatchery), menurunkan harga pakan (jika perlu dengan subsidi harga) dan menyediakan kredit usaha budidaya rakyat dalam jumlah besar (APBN sebagai penjamin Bank).

Ketiga, membangkitkan industri pengolahan nasional dengan memaksimalkan kapasitas industri yang ada, dengan mengutamakan ikan bahan baku dilarang diekspor, membuat sistem penyangga harga ikan agar banyak nelayan yang menangkap dan dijual ke industri pengolahan dan memberikan kemudahan dan insentif bagi industri dalam bentuk tax holiday, kemudaha izin dll.

Keempat, memberantas IUU fishing yang secara nyata berdampak kepada merosotnya industri perikanan baik di sektor primer maupun sekunder, dengan meningkatkan internsitas pengawasan di laut dan penegakan hukum serta penertiban implementasi semua perizinan baik penangkapan, pengangkutan, pengolahan, ekspor-impor dan karantina.

Dikupas oleh Dr. Aji Sularso, Pengamat Kelautan dan Perikanan