Share it

Dimuat di : Majalah Samudera edisi Oktober 2014

Isu maritim akhir akhir ini sedang ramai dibicarakan atau menjadi trending topic setelah Presiden terpilih Jokowi menggagas Indonesia sebagai poros maritim dunia dan akan dibentuk Kementrian Maritim. Reaksi publik beragam, dan para pakar melalui ormas, perguruan tinggi dan lembaga negara rame rame mengadakan seminar, diskusi dan forum sejenis membahas “poros maritim” atau pembangunan maritim. Intinya “maritim” menjadi kata kunci yang sedang laku keras alias publik sedang demam maritim. Kejadian seperti ini mirip pada saat Gus Dur membentuk salah satu Departemen dalam  kabinetnya dengan nama “Departemen Eksplorasi Laut” kemudian berkembang menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan dan terakhir menjadi Kementrian Kelautan dan Perikanan, pada waktu itu publik rame membahas “kelautan”.

Dalam perjalananya kata-kata “eksplorasi laut” dirasa tidak cukup bermakna bagi sebuah departemen teknis, karena tidak ada komoditas yang digarap. Eksplorasi mengandung makna hanya sebatas riset dan menemukan sumber daya alam. Untuk kegiatan “ekploitasi” sumber daya alam dilaut ternyata sudah digarap oleh departemen lain yaitu department ESDM dan Ditjen Perikanan (waktu itu dibawah Departmen Pertanian). Oleh karenanya nama departmen pada waktu itu berubah menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), dimana Ditjen Perikanan yang semula berada di bawah Deptan bedol desa diboyong ke DKP. Dengan adanya Ditjen Perikanan kelihatan hiduplah DKP sebagaimana layaknya sebuah Departemen Teknis, kemudian Ditjen Perikanan dipecah menjadi dua yaitu Ditjen Perikanan Tangkap dan Budidaya dan Ditjen lain dibentuk untuk mendukung Perikanan antara lain dibentuk Ditjen Pengawasan; Ditjen Pemasaran (P2HP); dan eselon I lain seperti BPSDM dan akhirnya Badan Karantina yang semuanya mendukunag Perikanan. Hanya Diten KP3K  yang mengurusi laut dan pesisir, boleh dikatakan berkecimpung dalam urusan Kelautan.

Benang merah di atas sangat jelas bagaimana perjalanan panjang DKP mulai tahun 2000 sampai sekarang atau berumur 14 tahun, memasuki tahun ke 15 sepertinya akan ganti nama menjadi Kementrian Maritim. Sebenarnya nama DKP atau sekarang menjadi Kementrian Kelautan dan Perikanan sudah pas jika dilihat dari tupoksi maupun tuntutan faktual. Lihat saja dilihat dari core competence nya adalah Perikanan yang merupakan komoditas strategis dan Kelautan yang juga rumit urusannya.  Dilihat dari payung hukum nomenklatur “Kelautan dan Perikanan” juga sudah didukung oleh UU yang kuat yaitu urusan Perikanan dengan payung UU no 31 tahun 2004 dengan amandemennya pada UU no 45 tahun 2009 dan urusan Kelautan dengan UU no 27 tahun 2007 tentang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Apalagi jika RUU Kelautan goal menjadi UU maka Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan memiliki legitimasi yang kuat meskipun keberadaan UU Kelautan belum perlu amat, karena kedua UU yang ada belum tuntas direalisasikan dalam turunan PP dan Perpres nya.

Bagaimana halnya dengan ide baru yang menjadi salah satu program Kabinet Jokowi dengan “poros maritim dunia” dan pembentukan Kementrian Maritim?. Mari kita cermati dengan pemikiran jernih mulai dari persepsi mendasar tentang “maritim” sampai kepada implikasi kelembagaan dan program pembangunannya.

Isitlah “maritim” yang dalam bahasa Inggrisnya “maritime”  menurut Wikipedia berarti suatu kata sifat yang menjelaskan obyek atau kegiatan berkaitan dengan laut. Kelautan atau “marine” mengandung arti kata sifat atau benda yang berkaitan dengan laut atau samudera seperti biologi laut (marine biology); lingkungan laut (marine ecology) dan geologi laut (marine geology). Untuk lebih memahami perbedaan maritim dan kelautan atau laut, kita bisa pasangkan dengan kata lainnya. Misalnya “biologi laut” merupakan istilah yang benar dan sudah menjadi common sense, namun jika dipasangkan menjadi “biologi maritim” tentu menjadi tidak bermakna dan pasangan kata tersebut tidak cocok. Demikian pula dengan lingkungan laut (marine ecology) sudah merupakan pasangan kata baku yang artinya sudah sangat dipahami umum (common sense), tetapi manakala dipasangkan menjadi lingkungan maritim (maritime ecology) tentu menjadi tidak bermakna dan bisa kacau. Contoh lain masih banyak yang bisa membedakan dengan jelas istilah maritim dan kelautan, misalnya Teknologi Maritim dan Teknologi Kelautan pasti substansinya berbeda, dimana teknologi maritim lebih banyak fokus pada teknologi perkapalan sedangkan teknologi kelautan fokus pada sumber daya laut. Istilah “maritime power” atau kekuatan maritim yaitu kekuatan terdiri dari kapal kapal Angkatan Laut,  armada kapal niaga dan industri pendukungnya, sedangkan kekuatan kelautan atau kekuatan laut (Sea Power) bisa diartikan hanya kekuatan Angkatan Laut saja. Belum lagi jika dilihat dari  konteks geografis, maka Indonesia dikatakan sebagai Benua Maritim (oleh para Pakar Indonesia) juga disebut sebagai Negara Kepulauan (Archipelago State) yang sudah dibakukan dan diatur dalam UNCLOS ‘82

Ide Poros maritim dunia bisa jadi muncul dari suatu kondisi faktual bahwa Indonesia merupakan negara yang geografisnya berada pada posisi strategis silang dunia diantara 4 benua dan 2 samudera dan dilihat dari jalur pelayaran dunia, Indonesia merupakan jalur strategis yang merupakan poros pelayaran dunia. Lihat saja Selat Malaka yang merupakan selat tersibuk sebagai jalur pelayaran kapal tangker, pesiar dan cargo. Namun demikian dalam hal pengelolaan potensi Indonesia sebagai poros maritim dunia kalah jauh dibandingkan Singapore yang mampu menjadi negara dengan pelabuhan terbesar dunia (dilihat dari intensitas bongkar muat barang dan banyaknya kapal yang berlabuh). Kapal-kapal yang melewati Selat Malaka berapa prosen yang berlabuh di pelabuhan Indonesia dan membayar jasa?. Banyak produk produk Indoneisa yang akan diekspor ke manca negara harus ditransit di Singapore dan diberikan label asal muatan (country of origin) dari Singapore setelah melalui repacking dan diasuransikan. Pelabuhan Indonesia kalah bersaing dibandingkan dengan Singapore dilihat dari keandalan (reliability) pelayanan maupun perlindungan asuransinya. Oleh karenanya jika Indonesia akan menjadi poros maritim dunia, salah satu implikasinya adalah Indonesia harus menjadi jalur emas atau jalur sutera pelayaran Internasional. Untuk mewujudkan hal tersebut harus ada langkah besar dan terobosan antara lain dengan membangun pelabuhan internasional yang pelayanannya cepat, efisien, biaya tidak mahal dan mampu bersaing dengan pelabuhan negara lain. Saat ini kondisi pelabuhan internasional di Indonesia sangat terbatas kapasitas atau daya tampungnya, waktu bongkar muat barang sangat lama, antrian kapal sandar juga lama. Demikian pula dengan pelabuhan khusus untuk menampung kedatangan kapal wisata baik Yacht maupun Cruise tidak mendapatkan tempat, sehingga tidak menarik kapal wisata datang ke Indonesia. Indonesia merupakan negara yang sangat diminati kapal kapal pesiar mewah seperti Yacht, Mega Yacht, Super Yacht dan Cruiser tapi lebih banyak pilih ke Singapore, Malaysia dan Thailand karena tidak adanya Marina yang memadai dan rumitnya prosedur pelayanan CIQP (Custom, Immigration, Qurantine, Port Clearance). Jalur-jalur pelayaran strategis angkutan barang dan migas yang melalui Indonesia seperti Selat Malaka, Selat Sunda masih didominasi oleh kapal bendera asing karena jumlah kapal bendera Indonesia masih sangat sedikit. Jadi, untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia masih jauh dan memerlukan langkah radikal dengan menyempurnakan kelembagaan maritim, peraturan perundangan, kebijakan dan ketersediaan fiscal yang besar untuk membangun infra struktur dan meningkatkan jumlah armada.

Kelembagaan “Kelautan dan Perikanan” saat ini secara nasional sudah diterima publik dan sangat dipahami urusannya mulai dari perikanan, pengelolaan pesisir dan pulau pulau kecil dan cantolan lembaga internasionalnya salah satunya FAO (Food and Agriculture Organisation) bermarkas di Roma dengan organisasi regionalnya seperti CCSBT, IOTC dll. Sementara organisasi kelautannya belum punya cantolan di lembaga internasional namun sudah memiliki UU yang kuat. Kelembagaan maritim saat ini secara nasional dalam pemerintahan berada di Kementrian Perhubungan yaitu Ditjen Perhubungan Laut, yang memiliki power sangat kuat mengatur semua urusan perkapalan dan pelabuhan dengan payung UU Pelayaran no 17 tahun 2008. Cantolan dengan kelembagaan Internasional juga sangat jelas yaitu IMO (International Maritime Organisation) bermarkas di London dan Indonesia sudah meratifikasi berbagai konvensi maritim seperti MARPOL (marine pollution); SOLAS (safety of life at sea) dll.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa negara Indonesia dapat dilihat dari dua perspektif yaitu: pertama, sebagai negara maritim besar karena kondisi geografisnya memiiliki posisi silang strategis yang menjadi poros pelayaran dunia dan kedua, sebagai negara kepulauan yang kaya raya akan sumber daya alamnya dengan jumlah pulau lebih dari 17,000 dan potensi sumber daya hayati yang luar biasa. Persoalannya kemudian adalah bagaimana untuk membangun Indonesia ke depan agar bisa menjadi negara maritim kuat dan sebagai negara kepulaun yang kaya sumber daya alamnya dapat menjadi potensi ekonomi yang pada akhirnya mensejahterakan rakyat?. Strategi pembangunan ke depan apapun nama programnya antara lain: membangun infrastruktur interkonektivitas (pelabuhan  bertaraf Internasional kapasitas mega dan kapal angkut logistik dalam jumlah besar) yang menghubungkan pulau-pulau; pemberantasan dan pencegahan illegal fishing dengan zero tollerance dan kelembagaan pengawasan dan keamanan laut yang efektif dan efisien. Skenario kelembagaan untuk muwujudkan strategi tersebut sebagai salah satu opsi adalah dibentuknya “Kementrian Maritim” yang merupakan penggabungan urusan perhubungan laut, perikanan dan kelautan dengan komposisi Ditjennya minimal: Ditjen Perhubungan Laut (urusan kapal dan pelabuhan menjadi satu); Ditjen Perikanan; Ditjen Kelautan (urusan pesisir, pulau-pulau kecil, konservasi); Ditjen Pengawasan Laut. Ditjen dan Badan tingkat Eselon 1 lain sebagai pendukung dapat saja dibentuk. Dengan komposisi kelembagaan kementrian seperti itu terjawab tuntutan efisiensi dan cakupan tugas untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Dikupas oleh Dr. Aji Sularso, Pengamat Kelautan dan Perikanan