Share it

Sejak Menteri Fadel Muhammad memimpin KKP, telah dicanangkan program Minapolitan dengan ambisi target peningkatan produksi perikanan sebesar 353% sampai tahun 2015 dan Indonesia menjadi produsen kelautan dan perikanan terbesar dunia. Pertanyaanya komoditi produksi  kelautan atau perikanan yang manakah yang akan menjadi terbesar di dunia? Dan apakah setelah dua tahun sejak dicanangkan tahun 2009 saat ini sudah ada peningkatan produksi sebesar 120% (jika diasumsikan per tahun naik rata-rata 60% untuk mencapai angka kenaikan 353% di th 215). Sulit kiranya siapapun pejabat KKP untuk menjawab secara jujur fakta yang menunjukan indikator ke arah pencapaian sasaran tersebut. Jika dijawab rumput laut, maka rumput laut memang biota laut namun bukan jenis Ikan sebagaimana orang awam mengenal ikan sebagai konsumsi. Apalagi yang selalu dijadikan andalan Minapolitan  adalah Lele, Patin, Nila, Bandeng dan Udang.

Dilihat dari perspektif pengertian Mina Politan sebagai suatu kawasan ekonomi atau klaster usaha perikanan dari hulu ke hilir, sampai saat ini belum ada satupun Kawasan Mina Politan dimaksud yang berhasil diciptakan. Artinya, bolehlah orang awam menyimpulkan bahwa program Mina Politan belum berhasil alias gagal. Hal ini dapat dibuktikan dari belum adanya indikator terukur yang mampu ditunjukkan, antara lain: peningkatan produksi ikan yang signifikan, meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya, semua masih biasa-biasa saja atau business as usual. Faktor-faktor kunci yang menentukan keberhasilan Minapolitan justru tidak digarap dengan baik, misalnya kredit modal usaha dengan bunga rendah, penyediaan benih terbatas (masih sulit dan transportasi jauh); pakan ikan (bahan baku utama masih impor, harga masih mahal). Seharusnya anggaran APBN diprioritaskan untuk membiayai faktor penentu peningkatan produksi Ikan Budiaya, misalnya penyediaan benih murah secara masal di semua Kabupaten (konsekuensinya harus ada Hatchery di tiap Kabupaten), mendorong dibangunya pabrik tepung ikan (fish mill) sebagai bahan baku Pakan yang selama ini masih impor dari luar (bahan baku pakan ikan 40% fish mill diimpor). Soal pemasaran produk ikan kita semua tahu tidak ada masalah karena demand dunia masih jauh lebih tinggi dari pada supply. Apabila KKP masih konsisten dengan Minapolitan dan target kenaikan produksi 353%, maka seharusnya ada perombakan radikal dalam struktur APBN, bukan porsi terbesar untuk pembangunan infrastruktur pelabuhan ikan. Sangat kecil (atau bahkan tidak ada) korelasinya antara pembangunan infrastruktur dengan produktivitas perikanan.

Belum lagi tuntas pemahaman publik tentang Mina Politan dengan berbagai permasalahan dan keraguan pencapaian targetnya, kita dibingungkan lagi dengan jargon Revolusi Biru yang dicanangkan dan dipublikasikan di berbagai media. Apabila kita coba pahami awal muculnya istilah tersebut, sebenarnya tidak beda jauh dengan Mina Politan, yaitu perubahan mendasar untuk menggenjot produksi perikanan budidaya dari laut. Misalnya di Canada, istilah Blue Revolution adalah menggenjot produksi ikan dari budidaya. Demikian pula di Norway, istilah Blue Revolution adalah menggenjot produksi budidaya ikan Salmon. Kedua negara berhasil melaksanakan Blue Revolution dengan menghasilkan produksi ikan budidaya sangat signifikan dan menjadi andalan devisa ekspor negara tersebut. Dalam the Third World Forum di Tokyo, istilah Blue Revolution diartikan sebagai upaya radikal untuk memenuhi kebutuhan air tawar bagai masyarakat dunia, mengingat makin langkanya air tawar di bumi. Analog dg istilah tersebut, Green Revolution merupakan gerakan untuk menghasilkan tanaman hijau secara signifikan terutama tanaman pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dunia yang makin langka.

Baru-baru ini lagi-lagi KKP merilis suatu istilah baru yaitu Grand Strategy yang disebut The Blue Revolution Policy, meliputi:
1. Memperkuat Kelembagaan dan SDM secara Terintegrasi.
2. Mengelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara Berkelanjutan.
3. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Berbasis Pengetahuan.
4. Memperluas Akses Pasar Domestik dan Internasional.
Melihat isinya, jujur harus dikatakan bahwa istilah Mina Politan, Blue Revolution dan Blue Revolution Policy sangat membingungkan baik dilihat dari kausa katanya, nomen klatur (terminologi) maupun rangkaian substansi ilmiah baik dilihat dari teori dasar kelautan dan perikanan maupun ekonomi. Bagi rakyat, yang diperlukan adalah bahwa kehadiran KKP dengan APBN yang begitu besar (lebih dari Rp 3 trilyun) mampu mendorong pruduktivitas perikanan, meningkatkan kesejahteraan nelayan dan bukan memproduksi kebijakan dan istilah. Singkatnya, rakyat butuh kinerja KKP yang kongkrit yaitu program yang pro rakyat, melaksanakan program dengan sasaran yang sudah dicanangkan yaitu kenaikan produksi 353%, jangan lagi berkelit dengan berbagai manuver membuat istilah-istilah baru yang mengaburkan target dan janji yang sudah dicanangkan.  Yang paling penting dari kesemuanya adalah pertanyaan: mau dibawa kemanakah masa depan Kelautan dan Perikanan Indonesia?.

Majalah Time dalam edisi tgl 18 July 2011 memuat laporan utama dengan judul di halaman sampul: “THE FUTURE OF FISH” Can Farming save the last wild food?, mengulas dengan jelas kondisi perikanan dunia dimana stok perikanan laut makin menurun, budidaya ikan belum mampu mengganti ikan tangkapan laut untuk memenuhi kebutuhan manusia. Beberapa catatan penting antara lain: 33% stok ikan dunia dalam kondisi overexploited  dan 90% stok ikan Tuna dan Marlin telah habis ditangkap, penangkapan ikan laut mencapai 80 juta ton per tahun sejak tahun 1990 an. Jumlah ikan yang ditangkap memang banyak, namun tidak mampu mengimbangi pertumbuhan permintaan konsumsi ikan yang meningkat tajam dari rata-rata 10 Kg per kapita per tahun pada tahun 1960 an naik sampai 17 Kg per kapita per tahun saat ini. Jadi di laut sudah tidak lagi banyak ikan seperti dulu. Kondisi di Indonesia tidak jauh berbeda dengan fenomena dunia tersebut, dimana perikanan laut dalam kondisi yang overfishing dan overexploited, usaha penangkapan makin susah dan biaya tinggi. Adalah suatu hal yang naif dan tidak rasional manakala mentargetkan produksi perikanan tangkap ditargetkan naik, kecuali illegal fishing dapat dihentikan dan semua ikan ditangkap oleh nelayan Indonesia, apalagi ada kebijakan menambah armada penangkapan. Mampukah perikanan budidaya di Indonesia menggantikan peran perikanan tangkap dalam memenuhi pasokan ikan laut?. Budidaya ikan tidak juga mudah dan bukan tanpa masalah.

Canada melakukan Revolusi Biru dengan menggenjot budidaya Salmon berdampak kepada penyebaran penyakit dengan membuang kotoran ke perairan pantai. Thailand menggenjot budidaya Udang berdampak kepada pembabatan Manggrove di kawasan pesisir yang mematikan habitat lainnya. Perhitungan kasar rata-rata bahwa untuk menghasilkan 1 Kg ikan Budidaya memerlukan 2 Kg fish meal (tepung ikan) dimana fish meal berasal dari ikan laut. Dengan penduduk dunia 7 milyar dan terus meningkat, jika kondisi kesenjangan antara suply ikan dan konsumsi makin menjauh, maka tidak lama lagi akan sangat sulit makan ikan laut  atau pada akhirnya mau tidak mau harus budidaya. Dalam hal kapasitas produksi ikan budidaya, China menjadi pemimpin dunia karena mampu memproduksi 60% dari total budidaya ikan dunia (produksinya mencapai 40 juta ton lebih per tahun), artinya China merupakan negara pertama di dunia dan yang paling berhasil melaksanakan Revolusi Biru. Amerika hanya mampu memproduksi ikan budidaya 5% dari total konsumsi ikan, 5 juta ton dari 6 juta ton ikan yang dikonsumsi berasal dari import dari negara lain termasuk dari Indonesia.

Penulis berpendapat, Revolusi Biru di Indonesia memang harus dimulai dengan menggenjot perikanan Budidaya dan mengendalikan perikanan tangkap. Langkah-langkah strategis yang perlu ditempuh adalah:

Pertama, menetapkan lokasi lahan budidaya ikan dengan memprioritaskan kawasan pesisir laut dan menetapkan komoditas ikan laut andalan, karena memiliki nilai ekonomi lebih mahal ketimbang ikan air tawar (harga pakan sama sehingga profit marjin lebih tinggi ikan laut).

Kedua, menyediakan anggaran APBN yang memadai dan porsinya harus paling besar dari  struktur anggaran yang ada di KKP. Peran KKP sangat penting dalam penyediaan benih melalui balai-balai budidaya ikan maupun menekan harga pakan ikan yang bahan bakunya masih tergantung impor. Pembangungan hatchery dalam jumlah besar menjadi faktor kunci. Budidaya ikan laut dengan Kerambah Jaring Apung merupakan keunggulan Indonesia sebagai negara kepulauan dan berada di sekitar Katulistiwa (cuaca, nutrisi plankton dan temperatur air sangat mendukung budidaya sepanjang tahun).

Ketiga, memberikan fasilitas dan kemudahan bagi usaha budidaya, serta memberikan motivasi para pembudidaya mulai dari rumah tangga sampai investor. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi dan kampanye besar-besaran, dibedakan target masyarakat pembudidaya rakyat kecil dan untuk investor.

Jika Indonesia benar melakukan Revolusi Biru, maka harus terlihat langkah-langkah besar dan perubahan radikal kebijakan KKP menuju kepada tujuan menjadi produsen ikan terbesar dunia. Namun jika kebijakaan anggaran dan strateginya masih seperti sekarang Revolusi Biru hanyalah impian belaka.

Dikupas oleh Dr. Aji Sularso, Pengamat Kelautan dan Perikanan