Share it

Gebrakan Menteri Kelautan dan Perikanan saat ini sedang menjadi trending topics terutama berkaitan dengan rencana “moratorium” kapal ikan besar dan pemberanasan illegal fihing jika perlu “tenggelamkan kapal illegal”. Apapun bahasa komunikasi dalam bentuk statement yang dikutip berbagai media dan mendapatkan response publik pada akhirnya harus ada payung hukum dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Perpres atau Permen, dan kebijakannya harus tepat sasaran mengatasi kesimpang siuran yang selama ini terjadi. Salah satu isyu berkaitan dengan rencana Menteri Susi adalah keberadaan kapal ikan eks asing yang merupakan penyebab utama sektor perikanan terpuruk dan banyaknya illegal fishing. Oleh karenanya perlu dibedah bagaimana proses kapal ikan eks asing bisa masuk ke Indonesia, dengan mudah beralih bendera dan mendapatkan izin penangkapan dan pengangkutan. Lalu, dengan membayar biaya pungutan (PNBP=Pendapatan negara bukan pajak) yang sangat murah, kapal-kapal tersebut dengan leluasa menangkap ikan dan langsung ekspor ke negara asal tanpa ada biaya tambahan. Pada akhirnya keberadaan kapal eks asing hanya menguntungkan segelintir orang namun secara nasional tidak menguntungkan sama sekali dan bahkan menjadi biang keladi terjadinya illegal fishing; kerugian negara, makin terdesaknya nelayan Indonesia dan terpuruknya industri pengolahan ikan.

Keberadaan kapal asing di Indonesia sudah cukup lama sejak tahun 1970 an dimulai dari beroperasinya kapal kapal Pukat Ikan dan Pukat Udang di Laut Arafura, kemudian kebijakan berkembang dengan mengijinkan kapal ikan asing dalam pola carter dan penangkapan di ZEEI. Pada tahun  2002-2007 diterapkan pola lisensi kapal asing dimana kapal asing mendapatkan izin di ZEE dengan perjanjian bilateral, antara lain dengan RRT; Thailand dan Philippine, dampaknya terjadi pendapatan negara cukup significant (tarip kapal asing = 7 kali lipat kapal bendera Indonesia) dan tertib ijin yang asing jelas dan yang kapal asli Indonesia juga jelas. Perubahan kebijakan dengan meniadakan ijin kapal asing dan membolehkan kapal asing beralih bendera dengan mudahnya diantisipasi oleh pemilik kapal asing dengan merubah status bendera kapal dan saat ini kapal eks asing tersebut beroperasi dengan bendera Indonesia, membayar dengan pungutan murah dan kadang memanfaatkan BBM subsidi dengan taktik tertentu. Beberapa fakta praktek kapal ikan eks asing melanggar aturan dan merugikan Indonesia antara lain:

Pertama, peralihan status bendera kapal dari asing ke Indonesia dengan mudah dilakukan dengan cara melengkapi prosedur dan syarat sebagaimana peraturan perundangan bidang pelayaran. Prosesnya adalah melengkapi bill of sales (akte jual beli); deletion certificate (sertifikate penghapusan bendera kapal) dan protocol of delivery, ketiga dokumen ini bisa diperoleh di negara asal dengan mudah meskipun belum tentu sah kebenarannya alias abal-abal. Selanjutnya dilakukan cek fisik kapal untuk mengukur gross tonage dan alat tangkap ikan, biasanya ada pertugas cek fisik dari Dirjen Hubla dan dari Ditjen Perikanan Tangkap dilakukan di luar neger sebelum kapal dinyatakan layak beralih bendera Indonesia. Meskipun tidak tarif resmi cek fisik ini biasanya pemilik kapal memberikan uang 1500 USD per petugas cek fisik. Setelah cek fisik dinyatakan clear maka kapal tersebut melakukan proses mendapatkan izin penangkapan atau pengangkutan. Pada umumnya proses izin tersebut mudah dan cepat meskipun ada syarat misalnya harus memiliki Unit Pengolah Ikan (UPI) pada kenyataannya bisa diganti dengan surat pernyataan atau perjanjian kontrak.

Kedua, status bendera kapal eks asing yang beralih ke bendera Indonesia  sejatinya sebagian besar memiliki bendera ganda atau double flagging dalam istilah populer disebut flag of convenience. Alasan kapal-kapal tersebut memiliki bendera ganda adalah: 1) secara de facto sangat sulit kapal asing dibeli oleh pengusaha Indonesia karena harga mahal dan bagi pengusaha Indonesia untuk apa beli kapal eks asing, sementara bagi pemilik kapal tidak mungkin melepas kepemilikan kapalnya karena digunakan sebagai alat produksi penangkapan ikan untuk memasok industri pengolahan di negaranya; disinilah terjadi kontradiksi dimana UPI di Indonesia kekurangan bahan baku, tapi ikan dibawa ke luar untuk menghidupkan industri pengolahan negara lain; 2) dengan memiliki bendera ganda, pada saat menangkap ikan di laut menggunakan bendera R.I. dengan izin resmi dan pada saat membawa ikan hasil tangkapan yang dipindahkan ke kapal angkut, mereka masuk ke negara asal dengan  bendera asli negara tsb karena mendapatkan kemudahan impor ikan dengan bea masuk nol, kalau pakai bendera Indonesia akan dikenakan bea masuk. Sementara untuk ikan yang diekspor dari laut langsung ke negara tetangga tidak dikenakan bea ekspor oleh Indonesia hanya isi formulir PEB (pelaporan ekspor barang). Disinilah terjadinya kerugian Indonesia dari aspek resource fee, kita tidak mendapatkan mafaat ekonomi dari keberadaan kapal eks asing tersebut; 3) Modus yang dilakukan kapal eks asing dalam operasional di laut antara lain: melanggar fishing ground; jumlah kapal yang dioperasikan lebih dari yang diijinkan; ikan dipindah di laut dan langsung diangkut ke negara asal jarang melakukan pelaporan ke pelabuhan resmi; menyalahi alat tangkap misalnya ijinnya panjang jaring maksimum 10 Km tapi di lapangan bisa mencapai 40 Km. Dalam hal ini terjadi eksploitasi secara berlebihan dan tidak ramah lingkungan karena penyalah gunaan alat tangkap seperti trawl, jaring didouble dll yang berdampak kepada terancamnya kelestarian lingkungan dan terjadi over fishing.

Ketiga, kerugian langung adalah dari sisi PNBP (pendapatan negara bukan pajak) dimana dengan tarif bendera Indonesia akan sangat murah dan hanya sekitar sepertujuh dibandaingkan jika membayar tarif dalam dollar untuk kapal asing. Bagi pemilik kapal eks asing sangat senang karena mengeruk ikan Indonesia Cuma bayar pungutan murah namun semua nilai devisa lari ke luar negeri. Sistem mengijinkan kapal eks asing inilah yang mematikan industri perikanan dalam negeri dan menyuburkan industri perikanan di negara asal.

Keempat, dalam beberapa tahun terakhir keberadaan kapal eks asing makin merajalela dan membawa pula kapal asing tidak berijin bersama sama operasi di laut, artinya satu perushaan broker yang memiliki ijin kapal asing dalam jumlah tertentu, dilaut akan terjadi jumlah lebih karena memang izin resmi dijadikan sarana memasuki perairan Indonesia. Hal ini diperparah dengan sikap pembiaran baik oleh Ditjen yang mengeluarkan izin dan oleh Ditjen yang melakukan pengawasan dan penegakan hukum di laut. Hal ini secara nyata terlihat dari indikator: mudahnya kapal eks asing mendapatkan izin penangkapan dan tidak ada ketegasan upaya preventif terhadap maraknya ABK asing di kapal eks asing yang dilarang oleh Undang-Undang Perikanan, tidak adanya hasil operasi penangkapan kapal ikan asing dan eks asing yang melakukan illegal fishing dengan alasan anggaran untuk operasi terbatas, padahal anggaran APBN dari tahun ke tahun meningkat. Sebagai perbandingan di tahun 2007-2010 dengan anggaran APBN sepertiga dari sekaranag terjadi penangkapan kapal illegal dalam jumlah besar dan penenggelaman kapal asing illegal dengan ABK dipulangkan dan banyak kapal illegal dirampas untuk negara, saat ini anggaran tiga kali lipat tapi kinerja pengawasan sangat menyedihkan, bisa jadi ada pembiaran.

Kebijakan moratorium kapal eks asing dengan ukuran 100 GT ke atas merupakan terobosan dan gebrakan sangat berani dan sangat tepat, namun harus diikuti dengan alternatif kebijakan yang tepat dalam rangka memanfaatkan sumber daya. Perubahan drastis pasti akan menimbulkan reaksi dan kontraksi dari pelaku usaha yang selama ini menikmati sistem lama dan sudah karatan. Kebijakan dengan memberikan izin penangkapan dan membiarkan pemegang izin menangkap ikan seenaknya dengan membayar pungutan kecil sudah waktunya ditinggalkan, karena terbukti tidak membuahkan hasil significant bagi ekonomi nasional dan tidak mampu mengangkat derajat nelayan Indonesia. Sudah waktunya pemberian izin harus mampu memastikan kontrol daerah tangkapan, kontrol hasil tangkapan, pendapatan bagi negara memadai dan dampak ekonomi ganda untuk bangsa sendiri. Oleh karenanya kebijakan yang paling tepat ke depan adalah dengan menerapkan sistem perizinan perikanan terpadu berbasis cluster dimana izin penangkapan hanya diberikan  kepada perusahaan yang memiliki industri pengolahan; daerah tangkapan ditentukan dan ada kewajiban bermitra dengan nelayan lokal serta ikan yang dijual ke luar negeri harus selektif yang tidak banyak dikonsumsi oleh rakyat Indonesia dan harganya akan murah jika diolah. Hasil bagi negara ditetapkan dengan model production sharing dan bukan lagi dengan pendekatan pungutan atau resource fee. Misalnya saja besaran hasil untuk negara sebesar 25% dari produksi penangkapan, maka bagi perusahaan masih untung dan bagi negara bisa menghasilkan pendapatan negara bukan pajak minimal 3 trilyun rupiah per tahun. Yang lebih penting, kebiajkan  harus dibarengi dengan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas dan hendaknya dihidupkan semangat untuk menenggelamkan kapal asing illegal dengan S.O.P yang jelas karena sudah dibakukan dalam UU perikanan no 45 th 2009.