Share it

Perairan Indonesia yang begitu luas (5,8 juta Km2) dengan jumlah pulau lebih dari 17000 buah dan panjang pantai no 4 terpanjang di dunia (91,850 Km), dengan konfigurasi yang terbuka dan berada pada posisi silang strategis dunia, menimbulkan kesulitan tinggi dalam menjaganya agar aman dan terbebas dari segala ancaman baik militer maupun non militer. Berbagai isyu di laut yang selalu menjadi topik hangat dan kejadian faktual antara lain maraknya illegal fishing oleh kapal-kapal asing, pencemaran lingkungan, perompakan, penyelundupan manusia (people smuggling), penyelundupan komoditas terutama barang-barang berharga, illegal logging dan lain-lain. Fokus pembahasan kali hanya dibatasi pada persoalan non militer. Pertanyaannya kemudian adalah mampukah kita menjaganya agar semua potensi dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan bangsa?.

Ada dua faktor penting untuk menjawab pertanyaan tersebut yaitu: 1) kapasitas atau kemampuan dalam mengatasi semua problema di laut, dan 2) kelembagaan yang efektif menggerakkan kekuatan untuk mengendalikan laut dari ancaman tersebut. Apabila dicermati dengan seksama, jika semua kekuatan unsur penegak hukum di laut digabungkan menjadi satu untuk menjaga laut kita, maka tidak terlalu kecil kemampuan untuk menjaga seluruh perairan baik teritorial maupun ZEE. Secara kuantitatif kapal yang dapat dimanfaatkan untuk patroli laut (bukan KRI Combattan) kurang lebih jumlahnya sbb: TNI AL lebih dari  50 kapal (jenis KAL dan patroli), KKP berjumlah 21 kapal, Bea Cukai lebih dari 50 kapal; POLRI lebih dari 50 kapal, Ditjen Hubla lebih dari 30 kapal, BAKORKAMLA 10 kapal, Kehutanan sekitar 10 kapal, total paling tidak dapat disiapkan 200 kapal untuk patroli laut. Jumlah tersebut sangat potensial jika dapat disinergikan dengan membagi wilayah operasi dengan prioritas daerah rawan dan intensitas kasusnya. Artinya dari aspek aset negara berupa kapal patroli sebenarnya jumlahnya cukup memadai jika dihadapkan kepada wilayah perairan yang perlu diamankan. Namun kenyataannya aset tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mengatasi problema yang ada. Permasalahan utama adalah aset tersebut dimiliki dan dioperasikan oleh masing-masing instansi dengan mengacu kepada Tupoksi dan program masing-masing.

Penegakan hukum di laut saat ini belum optimal (dalam arti belum efektif dan tidak efisien) disebabkan oleh beberapa hal:

  1. Keberadaan BAKORKAMLA sejak berdirinya sampai saat ini belum mampu melaksanakan fungsi koordinasi operasi di laut secara maksimal. Operasi Gurita yang merupakan operasi terkoordinasi di bawah kendali BAKORKAMLA tiap tahun jumlahnya tidak lebih dari 4 kali dan belum mampu melaksanakan operasi serupa sepanjang tahun. Anggaran BAKORKAMLA untuk membiayai operasional kapal-kapal patroli yang digelar dan berasal dari instansi anggota jumlahnya sangat terbatas. Justru anggaran BAKORKAMLA lebih banyak untuk pengadaan aset termasuk kapal patroli  dan ternyata kapal patroli yang dipinjamkan kepada anggota BAKORKAMLA kurang efektif pemanfaatannya (idle). BAKORKAMLA juga belum mampu menggerakan kekuatan seluruh unsur anggota dalam suatu Komando Kendali yang efektif, masih dicari mekanisme yang ideal. Hal ini tidak terlepas dari legal status BAKORKAMLA yang keberadaannya berdasarkan Perpres, sementara seluruh instansi anggotanya memiliki Tupoksi dan Kewenangan berdasarkan Undang-undang.
  2. Keberadaan kapal-kapal patroli milik institusi penegak hukum di laut pada umumnya mengalami hal yang sama, yaitu anggaran operasional dan pemeliharaan kapal sangat terbatas sehingga jumlah hari layar untuk patroli laut juga sangat sedikit. Artinya meskipun jumlah kapal patroli cukup banyak namun kehadiran di laut sangat rendah. Komponen biaya terbesar adalah BBM Solar yang digunakan untuk menjalankan kapal. Sebagai gambaran kapal patroli KKP maksimal hanya mampu menganggarkan biaya operasional 35% dari kebutuhan, sementara instansi lain seperti TNI AL, POLRI, Bea Cukai dan lainnya tidak lebih besar dari prosentase tersebut.
  3. Perundangan yang mengatur penegakan hukum di laut masih bersifat sektoral, diatur masing-masing oleh Undang-udang sektor  dan belum ada satu Undang-undang tersendiri yang mengatur semua urusan penegakan hukum di laut didalam satu sistem. Oleh karenanya tidaklah salah apabila tiap sektor melakukan penegakan hukum sesuai kepentingannya di laut karena memang diatur dan merupakan kewajiban sebagai Tupoksi.

Membandingkan dengan sistem penegakan hukum di laut di negara-negara yang sudah maju, pada umumnya urusan keamanan laut non militer dilaksanakan oleh Coast Guard yang bertugas melaksanakan penegakan hukum dan pengamanan wilayah laut secara menyeluruh. Coast Guard tersebut pada umumnya diberikan kewenangan berdasarkan Undang-undang dan menjadi lembaga kuat seperiti sebuah Angkatan Laut, contoh di Amerika Sertikat. Demikian pula dengan negara-negara Eropa dan Australia tetap saja harus ada satu lembaga yang kewenangannya tunggal satu komando dan kendali, tidak perlu banyak organisasi yang akan membuat pemborosan aset, anggaran dan SDM. Jadi problem yang dihadapi oleh Indonesia adalah perlunya satu lembaga semacam Coast Guard dengan multi fungsi, namun didasarkan kepada Undang-Undang, keberadaan lembaga semacam BAKORKAMLA dengan Perpres tentu saja tidak cukup. Demikian pula rencana pembentukan Sea and Coast Guard sebagai penjabaran UU Pelayaran yang merupakan pengganti KPLP, tidaklah akan cukup untuk menangani seluruh aspek penegakan hukum di laut karena cakupan masalah dan kewenangan hukumnya sangat luas. Hanya ada satu solusi, yaitu dibentuk Indonesia Coast Guard berdasarkan Undang-undang yang isinya ada dua hal penting, yaitu pembentukan kelembagaan lengkap dengan Tupoksi dan mencabut pasal-pasal UU yang memberikan kewenangan Tupoksi penegakan hukum kepada instansi sektoral. Dalam masa transisi peralihan dapat dicantumkan pasal peralihan misalnya 2 tahun karena perlu pemindahan aset dan SDM, dengan suatu prinsip semua tugas penegakan hukum di laut dilaksanakan dan karier personel tetap dijamin.

Dikupas oleh Dr. Aji Sularso, Pengamat Kelautan dan Perikanan