Share it

Ditetapkannya Peraturan Menteri Kelautan nomor 57 tahun 2014 tentang larangan  transhipment ikan di laut menimbulkan dampak  positif maupun negatif.

“Transshipment or transhipment is the shipment of goods or containers to an intermediate destination, then to yet another destination” dalam terjemahan bebas, trasnshipment adalah pemindahan barang ke tujuan antara kemudian ke tujuan lain (Wikipedia).

Kegiatan transhipment kapal ikan selama ini sudah lama dilakukan sebagai bagian strategi usaha untuk menekan biaya operasional atau mendapatkan keuntungan yang optimal. Salah satu penyebab maraknya transhipment baik legal maupun illegal disebabkan oleh makin mahalnya BBM yang menjadi komponen terbesar dari biaya operasional penangkapan ikan di laut, paling tidak mengambil proporsi 50% dari total biaya. Selain itu sistem perizinan yang menganut “input control”  yaitu mengatur GT kapal, jumlah izin berdasarkan MSY (maximum sustainable yield)  berdampak “open access” yang pada akhirnya mengakibatkan “race for fish” atau berlomba menangkap ikan di laut dan berburu ikan, penggunaan BBM makin boros. Kegiatan transhipment yang selama ini terjadi menggunakan berbagi modus antara lain: 1) kapal dalam satu manajemen usaha merupakan purseine group dimana kapal-kapal kecil selesai menangkap ikan ditampung di kapal induk; 2) kapal pengepul yang mengumpulkan hasil tangkapan dari nelayan kecil dalam suatu pola kerjasama inti-plasma, perusahaan membeli ikan langsung dari nelayan di laut, ditampung dalam kapal yang dilengkapi dengan cold storage, perusahaan memberikan modal kerja; 3) antar kapal penangkap Tuna long line saling menitipkan ikan dari fishing ground karena ikan Tuna memerlukan waktu dijual, sementara kapal yang nitip bisa melanjutkan kegiatan penangkapan, hal ini sangat menghemat BBM; 4) dari kapal penangkap ikan dalam satu perusahaan atau manajemen memindahkan ikan di laut setelah muatan penuh ke kapal pengangkut dengan daya muat ribuan ton dan ikan langsung di bawa ke luar negeri atau dipindahkan di pelabuhan pangkalan dan ikan langsung diangkut oleh kapal pengangkut ke luar negeri.

Pertanyaannya adalah mana saja transhipment yang dibenarkan dan mendatangkan manfaat secara umum dan mana saja yang merugikan kepentingan umum?, Tentu jawabannya tidak dengan menetapkan larangan transhipment seluruhnya secara serampangan dan gegabah, tanpa mempertimbangkan manfaat dan mudarat larangan tersebut, apalagi ditetapkan dengan Peraturan Menteri sebagai peraturan perundangan negara yang mengikat bagi kepentingan publik. Jika saja kapal Tuna long line yang selama ini boleh nitip ikan dan dilarang tentu tidak menguntungkan lagi usaha penangkapan kapal Tuna long line. Kapal pengumpul yang selama ini transhipment dari kapal nelayan dalam pola kemitraan juga akan bangkrut dan nelayan menjadi miskin. Belum lagi nelayan pembudidaya Kerapu tikus dan macan yang selama ini menjual ikannya dengan cara didatangi oleh kapal pengumpul ikan hidup dari Hongkong dan membeli di kerambah langsung, saat ini Kerapu tidak ada yang beli dan para pembudidaya kebingungan karena merugi, ini terjadi di kelompok pembudidaya Kerapu di Raja Ampat.

Dilihat dari kenyataan selama ini transhipment banyak dilakukan oleh kapal-kapal eks asing yang tidak pernah mendaratkan ikannya di pelabuhan Indonesia dan ikannya langsung dibawa ke luar negeri, oleh karenanya larangan transhipment kebijakan tersebut sangatlah bagus dan harus dipertahankan dalam rangka mengembalikan kedaulatan ikan dan mendorong industri pengolahan. Namun larangan bagi kapal Tuna longline untuk penitipan ikan dan kapal pengumpul pola lemitraan dengan nelayan serta kapal pembeli Kerapu hidup tidak seharusnya dilarang. Lahirnya Permen nomor 57 tahun 2014 ini merupakan refleksi gebrakan dan semangat Menteri Susi dalam membenahi perikanan yang selama ini amburadul dan berpihak ke asing, namun para pejabat sekellingnya yang merumuskan Permen tersebut sangat jelas tidak dapat mengamankan dan menjabarkan keinginan Menteri, justru terkesan menjerumuskan. Hal ini bisa terjadi karena mereka yang saat ini dipercaya menjadi tim untuk membenahi Perikanan adalah orang orang yang kurang kompeten dan selama ini justru berperan menjadikan sektor perikanan tangkap semrawut. Ditengah tengah semangat untuk mereformasi perikanan menuju kondisi yang lebih baik, sudah seharusnya tim yang ditunjuk memiliki komptensi tinggi, track record baik, pengalaman dan kemampuan membenahi dan bukan justru orang orang lama yang tidak pernah menunjukkan upaya membenahi. Masih banyak putra-putra bangsa yang dapat menjadikan sektor perikanan menjadi prime mover pembanguanan ekonomi, yaitu orang orang yang memiliki integritas tinggi, mau bekerja keras, memiliki track record baik dan kapisitas tinggi di bidangnya dan yang lebih penting lagi adalah kejujuran membela merah putih. Sebuah Permen tidaklah kharam untuk direvisi demi perbaikan dan menyelamatkan korban kebijakan, terutama nelayan kecil bangsa sendiri. Para perumus kebijakan seyogyanya meneliti dengan benar fakta di lapangan dan konsultasi dengan pelaku usaha agar kebijakan apapun yang dikeluarkan memiminalkan dampat negatif atau mudaratnya.

Transhipment ikan illegal yang merugikan hanya salah satu bagian dari persoalan perikanan tangkap yang sudah kronis parah dan dibiarkan selama bertahun tahun, tentu karena rendahnya komitmen pejabat dalam menegakan aturan itu sendiri atau bahkan membuat aturan yang menguntungkan pihak pihak tertentu dalam jaringan mafia perikanan. Tanpa disadari atau by design sering muncul pasal-pasal selunduopan dalam peraturan menteri yang jelas jelas berpihak ke asing dan mengabaikan kepentingan bangsa sendiri, bisa jadi hal tersebut merupakan kecanggihan mafia perikanan dalam mempengaruhi oknum pejabat kotor dengan imiing iming yang menggiurkan. Pembanahan perikanan tentu harus dimulai di tingkat hulunya sampai ke hilir dan bukan sepotong-sepotong, kebijakan moratorium; penenggelaman kapal asing illegal dan larangan transhipment merupakan shcok teraphy untuk perbaikan, namun harus dibarengi reformasi menyeluruh yang melembaga dalam sistem pengelolaan perikanan secara komprehensif.

Perbaikan perikanan tangkap secara sistematis dari hulu ke hilir dapat dilaksanakan melalui beberapa langkah sebagai berikut.

Pertama, reformasi sistem perizinan yang selama ini menganut input control pengaturan GT, jumlah kapal, alat tangkap menjadi output control menerapkan kuota hasil tangkapan dan sistem cluster. Idealnya perusahaan yang memiliki industri pengolahan diberikan izin penangkapan di daerah yang dibatasi dan diberikan hak eksklusif, wajib bermitra dengan nelayan dalam sistem cluster, pemerintah mendapatkan bagian dalam pola production  sharing. Dengan sistem ini dijamin pengawasan mudah dan tidak ada transhipment illegal karena daerah tangkapan jelas, armada penangkapan jelas dan pelabuhan pendaratan juga jelas. Sebelum dimulai sistem baru, dilakukan legal due dilligence terhadap status kapal-kapal eks asing yang selama ini merugikan Indonesia, jika terbukti bendera ganda izin cabut dan kapal dipulangkan ke negara asal. Moratorium merupakan langkah awal yang sangat baik sebagai masa transisi mengembalikan stok ikan agar pulih dan persiapan menerapkan sistem baru yang  radikal.

Kedua, pemberantasan illegal fishing dilakukan secara maksimal oleh Ditjen PSDKP sebagai lembaga inti yang memiliki tupoksi pengawasan perikanan di laut, sementara lembaga lain seperti TNI AL dan POLRI diposisikan sebagai pendukung, karena penyidikan perikanan bagi mereka merupakan tugas tambahan yang diatur dalam UU Perikanan sedangkan mereka sendiri memiliki Tupoksi sesuai UU TNI dan POLRI. Demikian pula dengan BAKORKAMLA atau kelak menjadi BAKAMLA, tupoksinya menjaga keamanan laut dan bukan penyidikan perikanan. Dalam konteks ini sering ada pemahaman keliru yang mendorong seolah tupoksi pengawasan perikanan ada TNI AL, POLRI dan BAKAMLA dan mengerdilkan tupoksi Ditjen PSDKP padahal pengaturan dalam UU perikanan nomor 31 th 2004 dengan amandemen UU no 45 th 2009 sudah sangat gamblang. Hal ini disebabkan oleh praktek lapangan dimana peran PSDKP selama beberapa tahun terkahir justru makin redup dan tidak jelas arahnya serta tidak menunjukkan sebagai pengawas yang bertaring. Sangat bersyukur justru di era Menteri Susi komitmen pengawasan  yang pre emptive dan tegas sangat terlihat, meskipun jajaran bawahnya terlihat ragu dan memble dan justru TNI AL menunjukkan response yang bagus dengan melakukan penenggelaman kapal. Eksistensi Ditjen PSDKP harus dipertahankan dan lebih ditajamkan dengan menerapkan sistem baru pengawasan laut dengan merobah pola konvesnional dengan mengerahkan kapal untuk “patrolling” atau berpatroli spekulasi, menerapkan pola cegat di titik rawan dan jalur lalu lintas kapal illegal dengan dibantu oleh sistem surveillance dengan kombinasi Microwave Radar (mampu menjangkau 200 mil) dan sistem VMS. Ide memperbanyak kapal patroli besar dan penggunaan drone akan makin meningkatkan pemborosan, dengan pola cegat dan Radar Microwave yg ditempatkan di pulau terluar, dan dikerahkan kapal cepat kecil untuk intercept, akan sangat menghemat anggaran BBM dan keseluruhan APBN. Alasan saat ini dengan minimnya BBM sulit diterima rasio karena anggaran APBN besar tapi pemanfaatannya banyak untuk proyek yang tidak perlu belum lagi strategi dan pola operasi yang tidak efektif dan tidak efisien.

Ketiga, pembentukan Badan Pengelola Usaha perikanan tangkap yang fokus pada manajemen pengelolaan dan pengendalian usaha penangkapan mulai dari stock assessment, pangaturan rezim perizinan, penerapan production sharing sampai kepada pelaporan. Ditjen Perikanan Tangkap akan fokus kepada peran Pemerintah dalam regulasi dan kebijakan serta konservasi sumber daya. Contoh keberhasilan adalah Australia dimana manajemen perikanan nasionalnya dikelola oleh badan semi Pemerintah yang disebut “Australia Fisheries Management Authority (AFMA)”, di Malaysia dikelola oleh Lembaga Kemajuan Ikan Malayisa (LKIM).

Keempat, sistem perizinan dilakukan secara online dan terpadu dari pusat sampai ke daerah dengan pertimbangan untuk menghindari transaksi pungli dan pengendalian stock ikan. Kecenderungan selama ini izin yang dikeluarkan di daerah melebihi kuota yang disepakati dan banyak kasus pengecilan ukuran kapal agar izin cukup di daerah dan mengecilkan kewajiban bayar pungutan.

Pada akhirnya masa depan perikanan ditentukan oleh kebijakan dan ketegasan Menteri KKP saat ini, gebrakan Bu Susi merupakan awal yang sangat bagus, indikasi kuat menuju perubahan yang lebih baik,  namun sangat tergantung dari pejabat Eselon 1 dan Tim/Satgas yang dibentuk dalam menafsirkan dan menjabarkan kebijakan Menteri. Lagi-lagi integritas moral, komitmen perubahan, keberpihakan kepada merah putih dan bekerja tanpa pamrih merupakan faktor penentu keberhasilan, Semoga.